"Warga penolak proyek di Kulonprogo juga harus diwaspadai. Mereka mengancam golput. Jangan sampai terus menghalangi warga lain yang ingin nyoblos," papar Haka.

Selain potensi konflik kedua kubu capres, kemungkinan kurangnya surat suara juga menjadi potensi konflik yang harus diwaspadai. Khusus di DIY, banyak mahasiswa luar daerah yang menggunakan suaranya di sini.

Jumlahnya sekitar 6.000 orang. Sementara cadangan surat suara hanya dua persen per-TPS. Karenanya, harus ada mekanisme pergeseran-pergeseran TPS agar mereka tetap bisa menyalurkan hak suaranya.

Bupati Sleman Sri Purnomo membenarkan hal itu. Pihaknya mengupayakan pergeseran TPS bagi para mahasiswa. "Kami fasilitasi di sekitar Depok, Sleman agar bisa melayani semuanya," ucap Sri Purnomo sembari memasuki mobilnya.

Bagi mahasiswa yang belum memiliki formulir A5 untuk nyoblos, mereka bisa menggunakan KTP. Namun, mereka difasilitasi satu jam sebelum TPS ditutup.

"Semoga Sleman aman nyaman dan damai. Siapapun yg menang kita dukung. Semoga yang menang tidak umuk, yang kalah tidak ngamuk," harapnya.

Terpisah, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan, ada sekitar 151 titik rawan konflik di lingkup Kota Yogyakarta. Itu meliputi kerawanan di TPS ataupun bentrokan. Itu dikarenakan adanya regrouping TPS dibandingkan Pileg 9 April lalu. Waktu itu ada 953 TPS, sekarang hanya ada 802 TPS karena beberapa digabung. Praktis, satu TPS akan melayani lebih banyak orang.

"Ya kami antisipasi semua potensi konfliknya. Besok akan ada apel pengamanan bersama," ujar Haryadi.