TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Sebanyak 4500 pasukan loreng TNI bersenjata siap diterjunkan untuk mengamankan Pilpres 9 Juli 2014 di DIY.

Pasalnya, DIY masuk dalam 10 besar deretan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi nasional versi Bawaslu.

Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Sabrar Fadhilah mengatakan, seluruh personelnya, 4500 pasukan akan menggelar patroli gabungan bersama kepolisian. Pasukannya juga akan dilengkapi senjata lengkap.

"Oiya dong, tentara kok. Tapi nanti penggunaannya diatur. Sifatnya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar," tegas Sabrar dijumpai usai Rakor Pengamanan Pilpres di Kepatihan, Senin (7/7/2014).

Kendati demikian, Sabrar menegaskan, langkah pengamanan itu bukanlah untuk menakut-nakuti warga.

Melainkan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan saat Pilpres. Sebab, Pilpres kali ini head to head antara dua pasangan calon saja.

"Masyarakat nggak perlu ngeri karena pasukan loreng dimana-mana. Ini bukan perang. Kami hanya ingin masyarakat tenang jalan menuju TPS. Meninggalkan rumah tidak takut," ucap mantan ajudan Wakil Presiden Boediono itu.

Menurut Sabrar, bentrokan yang terjadi sebenarnya bersumber dari pertikaian lama antara dua parpol di DIY. Itu sudah bermula sejak 1971.

Kini, saat keduanya berada di dua kubu capres yang berbeda, pertikaianpun meruncing.

Hal itu dibenarkan oleh Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana yang tak lama lagi harus menyerahkan jabatannya ke Brigjen Pol Oerip Soebagyo.

"Basis kedua kelompok itu yang terus diantisipasi. Misalnya taman parkir Ngabean," ucap Haka.

"Kaya waktu rusuh tanggal 24 Junj kemarin, personel Polda DIY jaga ketat di tengah Ngabean. Akhirnya tidak ada korban," ungkapnya.

Polda DIY juga akan menerjunkan 6564 personelnya untuk pengamanan Pilpres bekerjasama dengan linmas.

Tidak semata saat hari pemungutan suara, namun hingga saat masa penghitungan dan penetapan suaranya.