TRIBUNNEWS.COM,MALANG - Pemkab Malang tidak menyediakan anggaran khusus dala rangka penutupan lokalisasi di tujuh titik/kecamatan pada November 2014 mendatang.

Sebab keberadaan tempat itu tidak pernah ada legalitas izinnya.

Berbeda dengan kawasan lokalisasi Dolly di Surabaya.

"Kami hanya menyiapkan program yang bisa diikuti lewat SKPD yang ada," jelas Abdul Malik, Sekda Kabupaten Malang  kepada Surya Online (Tribunnews.com Network) usai pertemuan dengan para pengelola lokalisasi di Kepanjen, Jumat (11/7/2014).

Pria yang menjabat sebagai ketua tim penutupan lokalisasi itu menyatakan program akan disiapkan oleh Disnakakertrans Kabupaten Malang berupa pelatihan-pelatihan.

"Sedang untuk peralatannya akan disiapkan oleh Disperindag dan Pasar. Sementara untuk permodalan, bisa dengan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dana stimulan.Jika usahanya berkembang, bisa difasilitasi ke perbankan dengan dana bergulir yang bunganya rendah," kata sekda.

Karena itu diharapkan mereka yang tertarik pada program pelatihan untuk segera diinventarisasi.

"Saya sadar, PSK punya tanggungan. Ini bukan pekerjaan satu-satunya. dan Pemkab Malang juga tidak melakukan penutupan secara mendadak," katanya.

Dengan berbagai pertimbangan, maka usai rapat Mei lalu tidak segera ditutup.

Apalagi pada Ramadhan ini kan lokalisasi juga sudah tutup sehngga menunggu November.

"Kalau kembali lagi (bekerja), di Kabupaten Malang sudah tidak bisa karena ada aturannya," ujarnya.

Iwan,dari pokja Kebobang menyatakan jika ingin ditutup, ditutup saja.

"Kami tidak menentang. Dulu sebelumnya memang ada pelatihan-pelatihan tapi perencanaan ke depannya tidak tahu. Kalau bisa, dalam pelatihan nanti juga diberi cara marketingnya," katanya.

Pelatihan yang pernah diberikan yaitu tata boga dan salon.