TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sambil menunggu hasil quick count alias hitung cepat pilpres 2014, masyarakat miskin masih mempunyai setitik harapan karena pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) cukup berkomitmen melanjutkan program pengadaan beras untuk rakyat miskin (raskin).

"Ya bagus (kedua capres berkomitmen lanjutkan program raskin,Red), berarti kedua calon presiden dan wakil preiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK ini masih memperhatikan rakyat miskin," ujar Ahmad Mustofa, Penanggung Jawab Kelompok Kerja Masyarakat (PJ Pokmas) Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (10/7/2014).

Menurutnya, tekad kedua pasang capres-cawapres itu bukan hanya menggembirakan bagi 1.007 kepala keluarga penerima Raskin yang ada di daerahnya, tetapi juga penerima Raskin di Indonesia yang jumlahnya sekitar 15,5 juta penerima.

Mustofa meyakini, dengan komitmen kedua pasangan capres-cawapres yang menjadi kontestan pilpres 2014, maka rakyat miskin tidak takut lagi kehilangan program yang masih dibutuhkan. Karena siapapun yang terpilih pada 9 Juli mendatang, dia akan meneruskan program ini.

"Kami sangat berterima kasih sekali, artinya suara kami didengar oleh beliau-beliau capres-cawapres, hingga akhirnya program ini tetap bisa jalan," ungkapnya.

Menurut dia, komitmen tersebut juga menjawab kekhawatiran 15,5 juta penerima Raskin. Karena sebelumnya, setiap berganti pemerintahan, maka berganti pula program. Dan program itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Tak hanya setuju dengan tekad kedua capres-cawapres yang akan melanjutkan program raskin, Mustofa juga mengaku setuju dengan kedua belah kubu yang akan memperbaiki program ini agar berjalan lebih bagus, tepat sasaran, dan tidak terjadi kebocoran.

Pengelolaan raskin di Wukirsari sendiri, kata Mustofa, menjadi contoh bagi berbagai daerah di Tanah Air. Bukan hanya nasional, Bank Dunia (World Bank) pun melakukan studi banding ke sini.

"Sering ada studi banding ke tempat kami, yang terbaru dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Sebelumnya dari bank dunia juga studi banding ke ke kelompok kami," ujarnya.

Sedangkan untuk memperbaiki dan mengawasi program ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog pusat pun terjun langsung ke lapangan, termasuk mengunjungi Desa Wukirsari. "Staf khusus Presiden SBY datang juga ke kami. Intinya, besok penggantian pemimpin itu, apa yang masih perlu dan apa yang tidak perlu atau mungkin yang dihilangkan," ujarnya.

Staf khusus Presiden SBY tersebut, kata Mustofa, meninjau langsung bagaimana pengelolaan Raskin hingga bisa menumbuhkan roda perekonomian warga miskin dari penyisihan ongkos angkut yang kemudian digulirkan kepada penerima Raskin untuk membuat usaha.

"Sekarang harta kekayaan Pokmas kami sudah mencapai Rp 50 juta. Kami juga banyak mempunyai berbagai usaha di berbagai bidang yang masuk kategori usaha-usaha industri kecil warga," ujarnya.

Sedangkan demi ketepatan penerima Raskin, tambah Mustofa, pihaknya terus memperbaruinya agar Raskin yang kuotanya terbatas itu benar-benar jatuh kepada rakyat miskin yang berhak menerimanya, melalui musyawarah desa yang dilakukan secara berkala.

"Hal itu juga kami jelaskan kepada Bank Dunia, kepada Bulog Pusat, BPS, bahwa masalah tersebut kami selesaikan dengan kearifan lokal, dengan keputusan musyawarah desa atau pedukuhan. Kami selalu berhubungan dengan tokoh masyarakat, kepala dukuh, RT/RW, lurah, ketika ada verifikasi dari semua pihak," ujar Mustofa