TRIBUNNEWS.COM,BANTUL - Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul menerima laporan dari sejumlah wali murid di SMP 1 Bantul soal sumbangan wajib perbulan sebesar Rp 250.000.

Padahal, semenjak awal 2013, SMP tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) karena sistem tersebut telah ditutup.

Wagino Utomo atau akrab disapa Gigin, Humas Forpi Bantul mengatakan, jika sudah tidak berstatus sebagai sekolah RSBI, maka seharusnya sudah tidak ada iuran bulanan.

Pasalnya, pemerintah telah mengakomodir biaya pendidikan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Forpi menerima laporan tersebut pekan lalu. Orang tua murid merasa keberatan dengan iuran yang belum jelas peruntukannya tersebut.

"Nanti dari Forpi akan mengecek ke sekolah. Harusnya kan sudah tidak ada pungutan lagi karena bukan RSBI," kata Gigin, Minggu (13/7/2014).

Ia membandingkan dengan kondisi SMP 8 Yogyakarta yang sebelumnya juga merupakan RSBI.

Gigin bercerita, sekolah tersebut kini sudah tidak memungut iuran dari murid-muridnya.

Dari pengakuan orang tua murid, rupanya juga masih ada guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima honor dari sekolah.

Padahal seharusnya, dana yang berasal dari sekolah dialokasikan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) ataupun Pegawai Tidak Tetap (PTT).

"Kami harap pihak sekolah bisa menjelaskan iuran itu digunakan untuk apa," tambahnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMP 1 Bantul, Yasmuri saat dikonfirmasi mengenai masalah ini mengatakan bahwa pungutan itu untuk kegiatan siswa. Ia juga menegaskan bahwa iuran itu bersifat suka rela.

Menurut Yasmuri, karena bersifat suka rela, maka waktu pembayarannya juga tidak pasti.

Namun ia juga belum mengetahui detil peruntukan pungutan itu serta berapa jumlahnya karena belum lama menjabat sebagai kepala sekolah.

"Nanti saya lihat Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dulu seperti apa, karena saya baru menjabat," terang Yasmuri.

Sementara berdasarkan fotokopi anggaran SMP 1 Bantul yang diperoleh wartawan dari Forpi Bantul, tertulis pemasukan sekolah sebesar Rp1,3 miliar dengan keterangan berasal dari Dewan Sekolah.

Selanjutnya, pemasukan dari BOS nasional sebesar Rp 322,5 juta, BOS DIY Rp 47,2 juta dan Bantuan Operasional Pendidikan (BPOP) Rp 49,8 juta.