TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Sehari menjelang penetapan hasil pemilihan presiden (pilpres), pendukung dua pasangan calon presiden (capres) melakukan aksi.  

Suasana kekeluargaan terlihat saat pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Sidoarjo bertemu dalam silaturrahim, Selasa (21/7/2014).  
Mereka saling sapa lalu menikmati tumpeng sembari ngobrol gayeng.

Suasana itu beberapa bulan terakhir nyaris tidak terlihat. Mereka bersitegang karena harus adu kuat berebut suara untuk memenangkan presiden jagoan masing-masing.

Silaturrahim di Pendopo Kabupaten Sidoarjo yang diprakarsai  Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas) Sidoarjo itu dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo HMG Hadi Sutjipto, Kepala Staf Kodim (Kasdim)  0816 Mayor Inf Heru Utomo, Kasat Intelkam Polres Sidoarjo Iptu Irwan, Khoirul Huda Caleg jadi DPRD Sidoarjo 2014-2019 dari Partai Golkar, Ali Masykuri Caleg jadi DPRD Sidoarjo 2014-2019 dari Partai Nasdem.

Juga ada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M Zainal Abidin dan perwakilan Panwaslu,  Burhanuddin.

Dari pendukung Prabowo-Hatta hadir antara lain Iwan S dan Andik Setiawan. Sedang dari Laskar Jokowi-JK hadir  Sumi Harsono .

Sumi menuturkan, silaturrahim itu  merupakan bagian dari pendidikan demokrasi, khususnya bagi warga Sidoarjo.

“Kami ingin demokrasi berjalan baik. Tandanya adalah mau menerima apapun hasil yang diputuskan. Sebagai relawan, kami wajib mengajak masyarakat untuk bersikap dewasa dalam berdemokrasi,” tutur Sumi.

Ia mengajak masyarakat, terutama barisan pendukung Jokowi-JK yang selama ini bersamanya untuk legowo menerima apapun hasil pilpres.  

“Masyarakat di Sidoarjo harus tetap damai, meski berbeda dukungan dan pilihan. Hak masyarakat adalah memilih, siapapun yang menang adalah pilihan terbanyak  rakyat. Karena itu semua harus menerima dan mendukungnya,” tegas Sumi.

Harapan senada diutarakan Andik Setiawan, relawan Prabowo-Hatta Rajasa.

Andik mengaku sejak pilpres akan dimulai ia sudah memegang komitmen menciptakan damai.

“Kami sambut baik kampanye damai. Begitupun sekarang, setelah pilpres, kami sepakat menyambut hasil dengan damai,”  tegas Andik.

Wabup Hadi Sutjipto, mengatakan, warga Sidoarjo diharap tenang dan damai menyikapi hasil Pilpres 2014.

Kemenangan itu adalah kemenangan rakyat, bukan partai maupun golongan.

“Yang menjadi presiden atau yang terpilih menjadi presiden, adalah kehendak Allah SWT,” ucapnya, Minggu (20/7/2014) malam.

Saat perhitungan suara tingkat kabupaten pekan lalu, tensi politik sempat panas.

Ini terjadi setelah kubu Prabowo-Hatta menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.

Dari hasil rekapitulasi tersebut pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) unggul dibandingkan pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa

Jokowi-JK meraih 550.726 suara atau 54,23 persen. Sedangkan Prabowo- Hatta hanya meraih 45,77 persen dengan raihan 464.893 suara.

Prabowo- Hatta hanya unggul di tiga kecamatan yakni Jabon, Tarik dan Buduran. Sedangkan Jokowi-JK unggul di 15 kecamatan lainnya di Sidoarjo.

Di Jabon pasangan yang diusung oleh partai politik (parpol) Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem dan PKPI bisa unggul hampir 3 ribu suara. Yakni, meraih 15.516 suara sedangkan Jokowi-JK hanya 12.799.

Di Tarik unggul tipis 354 suara yakni 19.530 dibandingkan dengan 19.176 suara. Sedangkan di Buduran Prabowo-Hatta unggul 2.307 suara.

Sementara itu, di 15 kecamatan lainnya, Jokowi- JK menjadi jawara. Selisih suara antar kedua pasangan tersebut rata-rata bisa mencapai dua ribu suara.

Di Kecamatan Taman hasil suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK bahkan terpaut hingga 16.070 suara. Selisih tertinggi dibandingkan di kecamatan lainnya.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Imam Sugiri menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menganggap ada sejumlah kecurangan yang terjadi dalam pencoblosan tersebut.

“Berbagai indikasi yang muncul, membuat tim sepakat untuk tidak menandatangani berita acara,” jelas ketua DPD PAN Sidoarjo ini.

Dia menegaskan, indikasi kecurangan tersebut di antaranya Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) yang tinggi.

Padahal DPKtb hanya bisa digunakan oleh pemilih yang menggunakan KTP di sekitar TPS saja.

Ketua KPU Sidoarjo Zainal Abidin mengatakan, hasil rekapitulasi telah usai. Bagi tim pemenangan yang keberatan dengan hasil tersebut bisa melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (mif)