TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Meksi per 31 Agustus nanti, jabatan Anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 resmi berakhir, tapi sejumlah wakil rakyat tetap ngotot minta agar jatah reses tetap dilaksanakan bulan ini.

Desakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat Nur Muhyidin.

Menurutnya, reses merupakan hak bagi seorang anggota dewan yang sudah diatur dalam UU Susduk dan Tatib DPRD.
Sehingga tidak ada alasan untuk meniadakan reses kedua tahun 2014.

“Makanya reses kedua harus tetap dilaksanakan bulan Agustus ini,” tegasnya, Selasa (5/8/2014).

Pertimbangan lain, lanjut Muhyidin, reses merupakan wahana bagi seorang anggota dewan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing.
Jika misalnya,  reses ditiadakan, tentu pihaknya tidak akan bisa menampung aspirasi masyarakat secara optimal.

Politisi asal Kediri ini mengaku sudah menyampaikan keberatan rencana peniadaan reses tahap kedua kepada pimpinan DPRD Jatim.

Sayang, keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan serius. Meski demikian, Muhyidin akan terus berjuang agar reses kedua tetap dilaksanakan bulan ini.

“Kalau sampai tidak ada, kami merasa bersalah dengan para konstituennya, karena itu juga hak mereka,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Faf Adisiswo membantah jika pimpinan dewan telah meniadakan reses pada masa akhir sidang tahun ini.

Menurutnya, reses tidak ditiadakan, tapi hanya diganti jadwalnya menjadi masa awal sidang tahun 2014 mendatang.

“Alasan pemindahan jadwal itu semata-mata karena terkait persoalan mepetnya waktu yang tersisa,” kata politisi asal Gerindra ini.

Disinggung pernyataan Muhyidin, bahwa reses merupakan sarana untuk menampung aspirasi, Faf menyatakan hal itu tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, seorang Legislator dapat menampung aspirasi konstituennya kapan saja dan tidak terpada pada saat reses saja.

“Contohnya saya, meski tidak ada reses, hampir tiap minggu selalu turun ke dapil untuk menjaring aspirasi konstituen,” imbuhnya.