Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui, pembangunan transportasi umum yaitu Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta sempat ditentang, namun kini justru disukai banyak orang.

Proyek MRT ini dirancang oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. 

Baca juga: Jurus Menhub Budi Karya Kelola Anggaran Terbatas, Aktif Ciptakan Pembiayaan Kreatif

Menurut Budi kala itu Jokowi merancang pembangunan MRT ini agar transportasi umum tidak terfokus pada Bus dan Kopaja, meskipun diawal-awal sempat menjadi pertentangan banyak pihak.

"Konsep angkutan massal perkotaan advance didorong untuk segera diinvestasi, sekalipun banyak yang menentang, yaitu MRT. MRT kan Rp 15 triliun tinggi banget dilakukan dan ternyata memang disukai oleh banyak orang. Karena tepat, bersih, dan sebagainya, dan tertib, dan sebagainya," kata Menhub Budi saat wawancara khusus kepada Tribunnews, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Menhub Budi menyatakan, awalnya MRT memiliki rute dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI saja. Namun seiring berjalannya waktu, rutenya terus diperpanjang hingga Ancol. Menurutnya, ini menjadi titik mula pembangunan transportasi modern hingga tercipta moda lain yakni LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

"Karena itulah titik pangkal, titik mulai, di 2014 itu seorang Jokowi merancang satu kota dengan angkutan masal modern," tutur Menhub Budi.

"Ini adalah satu contoh, bahwa satu sisi kita tidak bisa mengandalkan kendaraan konvensional dengan melakukan itu, tetapi kita juga harus mengedukasi masyarakat memaksimalkan penggunaan itu. Sehingga tumbuh suatu jumlah yang masif untuk suatu yang namanya angkutan masal perkotaan yang lebih madani," imbuhnya.

Baca juga: Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi, Menhub Budi Karya: Pembangunan Fokus Indonesia Sentris

Meski begitu, Menhub Budi mengakui bahwa mayoritas masyarakat masih belum 100 persen menggunakan transportasi umum yang kini sudah modern, Catatan nya, baru 30 sampai 40 persen masyarakat Jakarta menggunakan angkutan masal perkotaan.

"Jujur, kita memang belum maksimal ya melakukan itu ya, karena masih ya 30-40 persen. Jadi kita mustinya lebih dari 50 persen, bahkan mungkin 60 persen menggunakan angkutan masal perkotaan itu," ucap dia.

"Tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ini bisa menjadi contoh untuk Surabaya, Makassar, Medan, dan sebagainya. Kita lakukan itu," sambungnya.

Menhub Budi mengimbau bahwa masyarakat sekitar kota Jakarta seperti Depok, Tangerang dan Bekasi bisa memanfaatkan angkutan masal perkotaan yang ramah lingkungan dan harga yang terjangkau. 

"Kementerian Perhubungan, menurunkan satu action plan bagaimana koneksitas antara satu daerah, mereka yang tinggal di tangerang, tinggal di Depok atau Bekasi itu mendapatkan angkutan masal perkotaan lebih mudah, harganya terjangkau, ramah lingkungan, dan kriteria itu menjadi satu dasar kita memutuskan. Dan Jakarta, Alhamdulillah, sudah ada beberapa proyek kita harapkan di kota-kota yang lain juga kita lakukan seperti itu," tegasnya. 

Diketahui, pada 2013 silam pembangunan MRT Jakarta banyak menuai protes dari berbagai kalangan. Namun, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur dan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap menjalankan proyek tersebut.

Munculnya protes warga terhadap pembangunan MRT ini dianggap karena analis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek yang buruk.