TRIBUNNEWS.COM, MALANG – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang diminta pemerintah untuk membantu menyiapkan sumber daya unggul di Papua.

Perguruan tinggi yang biasa disebut UIN Malang ini diminta menampung 13 pemuda asal Papua secara percuma.

Permintaan tersebut, menurut Wakil Rektor III UIN Maliki, Dr H Agus Maimun, disampaikan lansung oleh Staf Presiden RI sebulan lalu padanya.

Salah satu alasan penunjukkan ini karena rekam jejak UIN Maliki mereka nilai sangat bagus.

Alasan berikutnya, karena UIN Maliki sudah menampung para mahasiswa asal Papua kendati jumlahnya tidak mencapai 10 orang.

Para mahasiswa asal Papua ini merupakan mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

“Kami menerima penunjukkan itu, dan rencananya 13 mahasiswa asal Papua ini akan tiba pada 13 Agustus mendatang,” kata Agus saat ditemui Surya di kantornya, Selasa (05/08/2014).

Kendati telah berpengalaman, UIN Maliki tak melepas calon mahasiswa asal Papua ini seperti mahasiswa yang lain.

Mereka akan tetap diawasi, dan dituntun mulai dari segi akademik, social, hingga psikologisnya.

Menurut Agus, langkah ini mereka lakukan karena para mahasiswa asal Papua ini langsung diterima, tanpa harus mengikuti ujian apapun seperti calon mahasiswa umum lainnya.

Mereka juga bebas memilih jurusan kuliah di UIN Maliki. Karena itu ada kekhawatiran apabila mahasiswa asal Papua ini bisa tertinggal dari sisi akademiknya.

“Kami akan mengevaluasi mereka selama satu semester pertama, apabila nilainya masih kurang, kami akan memberikan mereka matrikulasi selama satu semester,” kata Agus.

Agus menjelaskan, matrikulasi yang ia maksud adalah pendampingan akademik yang intens pada para mahasiswa.

Sementara, pembiayaan mahasiswa asal Papua ini, kata Agus diambilkan dari kuota bidik misi UIN Maliki tahun ini.

Ini berarti kuota mahasiswa bidik misi UIN MAliki yang semula jumlahnya  mencapai 130 mahasiswa, kini menjadi 117 mahasiswa saja.

Ia menambahkan para mahasiswa asal Papua ini juga wajib mengikuti seluruh aturan mahasiswa baru di UIN Maliki. Aturan tersebut adalah kewajiban untuk tinggal di asrama
Selama setahun, serta kewajiban mengikuti bimbingan rohani selama masa tinggal di asrama tersebut.

Selain kedatangan 13 mahasiswa asal Papua ini, Kini UIN Maliki Malang juga ditunjuk sebagai kampus jujukan calon mahasiswa dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, bersama 12 kampus besar lainnya, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atau Universitas Diponegoro.

Kendati demikian, berapa jumlah mahasiswa yang berasal dari LPDP di UIN Maliki sampai saat ini belum bisa diketahui karena proses pendaftaran masih berlangsung.

“LPDP ini hamper sama dengan Afirmasi mahasiswa Papua. Progam ini juga dititik beratkan bagi calon mahasiswa di kawasan Indonesia Timur, namun pembiayaannya langsung dari LPDP bukan dari Bidik Misi,” kata Agus.