TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Persyaratan yang rumit masih menjadi penghalang bagi Asosiasi Industri Permeubelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY untuk mengekspor produk permeubelan dan kerajinan.

Pemerintah pun diminta untuk menyederhanakan persyaratan ekspor, salah satunya tentang kewajiban menyertakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Ketua Asmindo DIY Yuli Sugianto mengatakan meski penerapan syarat SVLK yang sempat tertunda hingga 2015 mendatang, dinilai masih menjadi kendala pengusaha untuk meningkatkan ekspor meubel dan kerajinan.

Menurut dia, SVLK bisa jadi menyulitkan pengusaha dan perajin kayu golongan kecil bila peraturan tersebut harus dipenuhi setiap perusahaan.

"Asmindo bukan tidak mendukung kebijakan ini. Hanya saja, kondisi saat ini belum bisa diterapkan. Sebab dari sekitar 3 ribu perusahaan yang tergabung dalam Asmindo DIY, hanya 10 persennya saja yang sudah mengantongi izin," kata Yuli, Senin (11/8/2014)

Tidak hanya terkendala izin, pemberlakukan SVLK juga terkendala dana serfitikasi. Seharusnya, sambung Yuli, pemerintah memberikan dukungan dana secara penuh untuk membiayai sertifikasi tersebut terutama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.

"Dana sertifikasi sekitar Rp30 juta. Setiap dua tahun dilalukan audit. Jika tidak lolos, sertifikasi bisa dicabut oleh badan sertifikasi," ujar Yuli.

Adanya dukungan dana dari pemerintah, dipercaya bisa meringankan beban para pengusaha meubel dan kerajinan.

Mereka bisa lebih berkonsentrasi ke inovasi produk dan kreatifitas, serta bisa juga meningkatkan kualitas daya saing dan eksport.

"Kalau masih dibayang-bayangi SVLK dan dana sertifikasi, itu akan jadi beban. Kalau tidak ada bantuan dana sertifikasi yang terjadi bisa sebaliknya," kata Yuli.

Yuli pun berharap, pemerintahan Jokowi mendatang mampu membenahi masalah tersebut. Pasalnya, industri meubel secara nasional juga memiliki andil untuk membangun perekonomian negara.

Sampai saat ini, katanya, ekspor meubel Indonesia masih tertinggal dengan Thailand, China dan Singapura.

"Pemerintah saat ini tidak berani total memajukan industri permeubelan. Padahal untuk meningkatkan eksport, orientasi domestik juga dibangun dan dibenahi. Pak Jokowi konsen di bidang itu dan kami berharap beliau bisa mengembangkan eksport meubel dan pasar domestik," harapnya.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, nilai eksport permeubelan dan kerajinan secara nasional sebesar USD 2,8 miliar. Tahun ini, ujar Yuli, nilai ekspor ditargetkan sebesar USD 3 miliar. Sementara, dari jumlah tersebut nilai ekspor permeubelan dan kerajinan dari DIY hanya berkisar antara 5-10 persen saja.

"Pemerintaah harus membedakan kebijakan mana industri besar dan mana yang kecil. Kalau masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, industri permeubelan bisa drop," tukasnya.

Sementara menurut Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Bidang Industri Agro dan Kimia Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY, Nurani Tedjowati mengatakan, produk industri permeubelan dan kerajinan kayu dari DIY memiliki peluang besar untuk menembus pasar Eropa. Hal itu seiring dengan diakuinya SVLK oleh Uni Eropa.

"Karena itu eksportir kayu Indonesia termasuk DIY memiliki peluang untuk mengekspor barang-barang tersebut ke Eropa karena dimudahkan," kata Nurani.

Menurutnya, diakuinya SVLK di negara-negara Uni Eropa dapat meningkatkan daya saing eksportir kayu DIY. Meski begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh eksportir kayu di DIY. Salah satunya, terkait biaya pengurusan sertifikasi SVLK.

"Terkait itu, mulai tahun ini kami menfasilitasi pengurusan SVLK. Masalah kendala yang muncul, fasilitasi dari pemerintah pusat maupun daerah memang sangat diperlukan," tutupnya.