TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memecat sejumlah petinggi dan pimpinan PAN di daerah yang dianggap gagal mendongkrak perolehan suara Prabowo-Hatta dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Keputusan ini membuat sejumlah peta politik di daerah berubah total di antaranya di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebab dari 11 petinggi PAN daerah yang dipecat DPP PAN, salah satu di antaranya adalah Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari.

Pahri dianggap tidak becus mengurus konstituen pada Pilpres lalu. Imbasnya perolehan suara Prabowo-Hatta di Muba anjlok.

Subur Jaya, Ketua Badan Kontak Masjid Musi Banyuasin, menuturkan, pemecatan Pahri dari Ketua DPD PAN Muba, otomatis berpotensi pada kacaunya hubungan eksekutif dan legislatif di Muba. Sebab Pahri tak akan lagi mendapat dukungan mayoritas di legislatif atau DPRD Muba dalam kebijakannya.

"Jika selama ini Pahri dikenal sebagai penentu peranan, kedepan dipastikan luntur seiring waktu. Sekarang situasinya belum kondusif. Ada aksi perlawanan dari pihak yang dipecat. Tapi, saya pikir di tataran formal yakni saat pengambilan kebijakan, Bupati sudah tak berkuasa penuh," kata Subur.

Menurutnya hal ini wajar, karena posisi Pahri sebagai Bupati tak lagi dipandang sama seperti saat ia masih menjabat Ketua DPD PAN Muba.

"Walau secara personal hubungan dengan anggota legislatif PAN baik-baik saja termasuk dengan anggota legislatif partai koalisi, di tingkat struktural ia tetap sulit mendapat dukungan atas kebijakannya," kata Subur.

Karenanya kedepan, Subur berharap dan meminta Wakil Bupati Muba, Beni Hernadi, agar lebih banyak mengambil peranan dan mengambil alih kendali pemerintahan.

Alasannya, kata Subur, karena Beni adalah Ketua DPD PDIP Muba saat ini. Selain itu, Beni dikenal luwes dan mengantongi banyak dukungan.

Dari hasil penghitungan suara legislatif KPU Muba, perolehan kursi PDIP Muba pada pemilu legislatif 2014 lalu adalah yang terbanyak kedua setelah PAN yakni, 8 kursi. Sementara PAN 9 kursi.

Atas modal ini, kata Subur, Beni akan menjadi penentu hubungan eksekutif dan legislatif di Muba, agar ke depan tidak kacau dan mandek.

"Sekarang kekuatan dan kendali harus di tangan Beni. Kalau mampu menjaga itu, maka tentu masyarakat yang akan memetik hasilnya, dan pembangunan di Muba tidak mandek," paparnya.

Subur mengingatkan, persoalan hubungan eksekutif dan legislatif tak bisa dianggap sepele. Sebab kacaunya hubungan ini bisa merugikan masyarakat banyak.

"Jadi tidak boleh tidak, semua pihak harus mengandalkan Beni agar aman dan kebijakan yang positif bisa terus berjalan," kata Subur.

Seperti diketahui, karena dinilai gagal mendongkrak perolehan suara Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 lalu, DPP PAN memecat sejumlah petinggi dan pimpinan PAN di daerah. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja kader PAN.

Wilayah yang merupakan lumbung suara PAN sejak lama yakni Sumatera Selatan, justru membuat suara Prabowo-Hatta jeblok.

Karenanya ada 11 petinggi DPD PAN serta kadernya di sana yang dipecat DPP PAN. Mereka adalah Rudi Apriadi, Ketua DPD PAN Banyuasin; Pahri Azhari, Ketua DPD PAN Musi Banyuasin; Memet, Ketua DPD PAN Prabumulih; Zaini, ketua DPD PAN Kota Palembang; Ganef Asmara, Ketua DPD PAN Muara Enim; dan Sambas, Ketua DPD PAN Lubuklinggau.

Selain itu, lima caleg PAN yang juga dipecat adalah Lucianty, Ir Rustandi, Srikandi Ningsih, Mardiansyah, dan Wahidin. Lucianty dan Mardiansyah tercatat terpilih menjadi anggota parlemen DPRD Sumsel, periode 2014-2019 mendatang. Dengan dipecat dari PAN, maka mereka terancam untuk menjadi anggota parlemen.(bum)