TRIBUNNEWS.COM, MADIUN- Angka perempuan yang melahirkan pada usia dini yakni antara 15 tahun sampai 19 tahun tergolong cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini, terlihat merata bukan hanya di perkotaan akan tetapi juga terjadi di perdesaan.

Padahal, kasus pernikahan dini itu menjadi penyumbang rapor merah untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Untuk mengantisipasi kenaikan pernikahan dini itu, kami (BKKBN) melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengevaluasi penyebab terjadinya rapor merah itu," terang Kepala BKKBN, Fasli Jalal kepada Surya, Sabtu (30/8/2014).

Lebih jauh, Fasli Jalal menjelaskan untuk mengurangi rapor merah yang dipicu pernikahan dini itu, Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) melaksanakan program Generasi Berencana(GenRe) guna menjangkau remaja untuk mencapai kematangan usia perkawinan, sekaligus mencegah pernikahan usia dini.

Implementasinya, yakni dengan menggandeng siswa, mahasiswa, akan tetapi juga organisasi pemuda, karang taruna termasuk yang diluar sekolah untuk mengembangkan pusat informasi dan konseling.

"Anak-anak sekarang memang cenderung menikah di usia dini. Mereka memiliki anak saat usia 15-19 tahun, terutama di perkotaan. Data yang masuk ke kami tergolong cukup mencengangkan. Kami tak hafal tetapi penyebab nikah dini rata-rata karena kecelakaan (hamil duluan)," imbuhnya.

Oleh karenanya, kata Fasli pihaknya akan berusaha menjangkau calon pengantin untuk mamahami jarak diantara 2 anak yang dilahirkan agar lebih sehat.

Selain itu, untuk memastikan tidak adanya pungutan bagi keluarga tidak mampu untuk membeli alat kontrasepsi. Alasannya, alat kontrasepsi bagi warga tidak mampu sudah diprogramkan gratis.

"Kami harap pelayanannya juga tidak berbiaya. Kalau perlu jemput bola. Kami antar mereka (warga miskin) ke tempat-tempat pelayanan. Istilahnya pelayanan keliling, termasuk ke daerah-daerah terpencil, daerah sempit, daerah kumuh di perkotaan. Apalagi, selama ini warga miskin kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan dengan jam pelayanan (kerja," tegasnya.

Disamping itu, Kepala BKKBN pusat ini berharap jika tahun lalu target pencapaian KB secara nasional pada angka 58 persen, hingga akhir tahun 2014 BKKBN mentargetkan naik menjadi di atas 61 persen. "Kenaikan target itu tantangan bagi kami," ungkapnya.

Sementara Walikota Madiun, Bambang Irianto menegaskan untuk menumbuhkembangkan program KB di Kota Madiun, Pemkot Madiun menyediakan anggaran sekitar Rp 500 juta lebih.

Anggaran itu, salah satunya digunakan untuk memberi reward (hadiha) bagi perempuan  yang menggunakan kontrasepsi tubektomi dan kontrasepsi vasektomi bagi laki-laki.

"Kami sudah siapkan setengah miliar lebih untuk kesuksekan program KB. Masalah penambahan anggaran belum tahu. Karena akan kami lihat dulu kebutuhannya berapa? Kami tak bisa memastikannya sekarang karena harus dihitung terlebih dahulu semuanya," pungkasnya.