TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG – Pengisian kekosongan Wakil Bupati Sumedang masih belum diagendakan DPRD.

Padahal proses pemilihan wakil bupati ini tinggal dilakukan DPRD karena sudah sebulan lalu DPRD menggelar paripurna dengan agenda pengajuan dua calon bupati oleh Bupati Sumedang.

“Sebetulnya tidak ada alasan lagi DPRD menundanya karena sebelumnya DPRD sudah  menggelar rapat paripurna pengajuan calon bupati,” kata Idad Istidad, anggota DPRD dari PKB di DPRD, Selasa (23/9).

Menurutnya, ketika rapat paripurna Senin (22/9) kemarin, ia berniat melakukan interupsi soal pengisian wakil bupati tapi momennya tidak tepat.

“Saat itu ada interupsi yang meminta Bupati Sumedang mundur sehingga saya urungkan niat untuk menanyakan soal pengisian wakil bupati. Saya memilih melalukan interupsi di rapat paripurna supaya semuanya mendengar,” kata Idad.

Disebutkan, seharusnya pimpinan DPRD menggelar rapat pimpinan dan segera membahas agenda pemilihan.

“Saat ini semua alat kelengkapan sudah terbentuk dan untuk melakukan pemilihan itu tinggal dibentuk panitia teknis (Pantek) untuk membawah tata tertib pemilihan,” katanya.

Idad menyebutkan, DPRD ini lembaga terhormat dan jangan sampai dicemooh masyarakat.

“Nanti DPRD dicemooh masyarakat karena membiarkan proses politik pemilihan wakil bupati yang kewenanganya ada di DPRD,” katanya.

Untuk melakukan pemilihan, terang dia, tak perlu dilakukan lagi konsultasi ke Kemendagri.

“Sebelumnya sudah dilakukan konsultasi dan dari Kemendagri itu menyebutkan proses politik ada di DPRD jadi tak perlu konsultasi. Malah dari Kemendagri itu menyebutkan konsultasikan saja dengan pakar ilmu pemerintahan dan hukum tata negara yang ada di Unpad atau IPDN yang kampusnya ada di Sumedang,” katanya.

Beberapa anggota DPRD saat ini terlihat kebingungan dengan pemilihan wakil bupati menyusul telah ditetapkannya Bupati Ade Irawan sebagai tersangka kasus korupsi perjalanan dinas saat menjadi Ketua DPRD Cimahi.

Beberapa anggota Dewan ingin menolak pemilihan wakil bupati oleh DPRD dan harus dilakukan pilkada lagi.

“Supaya legitimasi kuat semestinya dilakukan pilkada lagi dan jika Doni Ahmad Munir yang dicalonkan sebagai wakilbupati mau maju silahkan memlaui proses pilkada,” kata Ketua DPD Golkar Taufiq Gunawansyah yang juga Wakil Ketua DPRD ini.

Anggota Fraksi PPP, Mulya Suryadi menyebutkan sesuai konstitusi kekosongan wakil bupati harus diisi dengan cara dipilih di DPRD.

“Dua calon sudah diajukan dan tinggal dipilih saja dalam rapat paripurna DPRD. Jika ada yang menolak pemilihan wakil bupati di DPRD tolong tunjukan aturan perundang-undangannya,” kata Mulya.

Sebelumnya, Bupati Ade Irawan mengajukan Doni Ahmad Munir dan Nuroni Octora sebagai calon wakil bupati Sumedang sejak sebulan lalu. (std)