DPRD Boltim Desak Pemda Lakukan Pemerataan Guru
DPRD Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pemerataan guru.
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM.TUTUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pemerataan guru.
Anggota DPRD Boltim, Samsudin Dama mengungkapkan ada sekolah yang memiliki kelebihan guru, sedangkan lainnya justru kekurangan jumlah guru. Diperlukan upaya pemerataan guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.
"Menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan adalah karena tidak adanya pemerataan guru. Misalnya guru agama, ada sekolah yang memiliki tiga guru agama, tapi ada sekolah yang tidak memiliki satupun guru agama. Ini harus jadi perhatian pemerintah daerah melalui instansi terkait," ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Boltim ini, pada Senin (6/10/2014)
Samsudin mengatakan banyak sekolah di wilayah terpencil yang kekurangan tenaga pendidik. Jumlah guru sedikit sehingga sulit meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
"Kebanyakan tenaga guru masih terpusat di wilayah yang mudah dijangkau seperti di Modayag dan Ibukota. Pemerintah telah menempatkan guru di sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil, tapi kemudian minta pindah lagi," tuturnya.
Dia menyarankan Pemda perlu melakukan peningkatan tunjangan untuk daerah terpencil agar membedakan daerah terpencil dan daerah perkotaan. "Sehingga guru di daerah terpencil bisa betah dan tetap bertahan di sekolah tersebut, jika tunjangan mereka lebih tinggi," tutur Samsudin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Yusri Damapolii mengakui banyak guru masih terkonsentrasi di wilayah Modayag dan Modayag Barat. Kecamatan Nuangan, Kotabunan, dan Tutuyan kekurangan guru. "Kami tengah menggodok kembali untuk mengangkat tenaga kontrak. Mereka itu yang akan disebarkan ke sekolah yang butuh," jelasnya.
Pihaknya sudah membagi empat zona untuk pemberian tunjangan secara berbeda. Pembagian zona tersebut sudah dilakukan sejak awal tahun, namun belum optimal karena peraturan Bupati terkait tunjangan kinerja daerah sudah terbit sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut. "Tahun depan kita mulai action. Jadi akan ada perbedaan tunjangan guru sesuai zona tersebut," bebernya.
Pihaknya juga akan mengupayakan pengadaan fasilitas kendaraan roda dua untuk daerah terpencil khususnya bagi kepala sekolah. Dia menuturkan kebutuhan guru Boltim masih sebanyak 212 guru sehingga ditutupi dengan guru kontrak yang saat ini masih terdapat 130 guru kontrak untuk menutupi kekurangan guru. (ald)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.