TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat politik dan hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, M Adli Abdullah, menilai ada skenario pihak-pihak tertentu yang ingin mengusik proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh. Itu ditandai dengan pernyataan pembelahan Aceh.

"Saya melihat ada skenario pihak tertentu yang memainkan perannya untuk mengusik perdamaian di Aceh. Terkesan aktornya mirip seperti Aceh awal-awal Pemerintahan Irwandi-Nazar," ujar Adli kepada Serambi Indonesia belum lama ini.

Analisa Adli menanggapi adanya kelompok bersenjata di kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Timur dan statemen Forbes anggota DPR RI asal Aceh. Ia berharap kepekaan aparat keamanan untuk segera menghentikan setiap gelagat kekerasan di Aceh.

Apapun alasannya, negara tidak boleh membiarkan sipil menguasai senjata api ilegal. Sehingga aparat penegak hukum tak boleh membiarkan itu terjadi. "Namun tak juga mengenyampingkan musyawarah agar mereka mau serahkan senjatanya," imbuh Adli.

Menurutnya, keluhan sekelompok orang bersenjata di pedalaman Aceh Timur yang dipimpin Nurdin bin Ismail Amat alias Abu Minimi harusnya disampaikan lewat media sebagai kritik atas pemerintahan sekarang.

"Jika memang ada yang merasakan Pemerintah Aceh tidak adil, sebaiknya bisa disampaikan secara terbuka, termasuk melalui media massa karena ini zaman domokrasi. Bukan melawan dengan senjata, apalagi sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup orang banyak," tambahnya.  

Dari itu semua, rakyat Aceh agar bersatu padu dan bahu membahu mengisi perdamaian ini dengan pembangunan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga bisa terwujud Aceh bermartabat dan sejahtera.

"Bagaimana Aceh bisa membangun jika kita tidal bersatu, apalagi jika kondisi keamanan tidak kondusif. Investor tidak akan mau datang ke Aceh jika daerah ini masih ada teror dan intimidasi,” paparnya.