TRIBUNNEWS.COM,  MEDAN - Serikat Pekerja PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menolak halus rencana Presiden Jokowi memberikan daya setrum tambahan 120 MW dari BUMN ini kepada PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KitSBU) dalam dua bulan ke depan.

"Kami berharap pemerintah lebih obyektif dalam menyelesaikan masalah kelistrikan sehingga Inalum dapat tumbuh berkembang. Karenanya kami meminta mempertimbangkan kembali rencana penambahan pasokan listrik dari Inalum ke PLN," kata Ketua Serikat Pekerja PT Inalum, Muhammad Ridwan saat temu pers di Pizza Hut, Jl Sudirman, Medan, Kamis (6/11).

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno memastikan kawasan Sumut akan mendapat tambahan pasokan listrik sekitar 120 megawatt (MW) dari Inalum.

"Dalam dua bulan ke depan, pasokan tambahan listrik segera terealisasi, sehingga masyarakat Medan dan sekitarnya pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru sudah semakin nyaman karena intensitas pemadaman listrik akan berkurang jauh," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, 31 Oktober 2014.

Senada dalam beberapa kesempatan, Jokowi juga sudah menyatakan defisit listrik Sumut akan ditutup dari Inalum. Ridwan yang hadir didampingi lima pengurus SP PT Inalum, menegaskan aspirasi mereka adalah murni, dan tanpa intervensi manajemen perusahaan.

Sekarang, kata pria berkacamata ini, sekitar 2.000 karyawan Inalum sedang galau karena pemberitaan di media yang gencar tentang perintah Menteri BUMN agar perusahaan penghasil alumunium ini menambah pasokan listriknya untuk PLN dan menurunkan produksi.

Pria yang menjabat manajer di bagian pencetakan ingot Inalum ini memperkirakan jika Inalum harus menambah pasokan listrik menjadi 210 MW (saat ini BUMN ini rutin pasok 90 MW), maka produksi akan turun sampai dua pertiga.

"Ini artinya akan ada karyawan yang idle (menganggur). Memang dari pihak manajemen sudah mengatakan kepada karyawan jika memang perintah menteri akan dilaksanakan, maka akan diusahakan tidak ada perumahan terhadap karyawan. Tapi, kalau nanti tiba-tiba ada yang disuruh pelatihan dua tahun, ini kan sama saja," katanya tersenyum kecut.

Ridwan juga memaparkan efek penurunan produksi bagi perusahaan yang baru saja diambil alih pemerintah pada 2013 dengan dana Rp 7 triliun itu. Menurutnya, jika Inalum diminta menambah pasokan listrik ke PLN maka akan terjadi penghentian operasi tungku reduksi yang notabene adalah nyawa dari bisnis Inalum.

Penghentian ini akan berakibat kepada efek langsung yang meliputi biaya penghentian operasi yang terdiri dari pengambilan dan pengolahan sisa metal alumunium di dalam pot, pembayaran penalti akibat pembatalan kontrak-kontrak pembelian berbagai bahan baku dan suku cadang.

Jika akan dioperasikan lagi, maka timbul biaya rekonstruksi tungku dan biaya lain. Di samping itu kinerja perusahaan diperkirakan akan terganggu sehingga rencana penerbitan obligasi Inalum akan terancam tidak dapat dilaksanakan.
Ketua Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin SPSI Sumut Bambang Guritno yang hadir juga pada temu pers mengatakan, pengurangan produksi PT Inalum akan memiliki efek domino. Bukan hanya memengaruhi 2.000-an karyawan PT Inalum, perubahan ini akan mempengaruhi ratusan perusahaan mitra PT Inalum yang memekerjakan sekitar 20 ribu orang. "Kebanyakan mereka adalah buruh harian lepas. Kalau Inalum turunkan produksi, mereka makan apa?" ujarnya.