Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Dari total penduduk Kota Samarinda yang hampir mencapai 1 juta jiwa, sebanyak 36.600 jiwa diantaranya tergolong warga yang hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.

Penghasilan 36.600 warga ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan (kemiskinan absolut).

Berdasarkan angka tersebut kata Firdaus, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, dalam acara Rapat kordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sosialisasi Pelaksanaan PPLS 2014 di rumah jabatan Walikota Samarinda, Rabu (12/11/2014), jumlah anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan mencapai 40 ribu jiwa.

"Angka putus sekolah, harus kami akui masih cukup tinggi di Samarinda ini," kata Firdaus

Provinsi Kaltim melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang serta program posko anti putus sekolah menurutnya sudah direspon dengan baik oleh Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail.

Bahkan menurutnya, sudah ada instruksi kepada Dinas Pendidikan untuk segera membuat posko anti putus sekolah.

"Mudah-mudahan dengan terbentuknya posko anti putus sekolah, tingginya angka putus sekolah di Samarinda bisa ditekan sedemikian rupa," kata

Sebenarnya kata Firdaus, secara normatif dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah disebutkan bahwa semua anak usia sekolah harus bersekolah.

Sejauh ini kata Firdaus, Pemkot Samarinda sudah memprogramkan wajib belajar 9 tahun. Namun untuk menekan angka putus sekolah tersebut, sejak 2013 wajib belajar di Kota Samarinda sudah ditambah menjadi 12 tahun.

Program-program seperti bantuan siswa miskin hanya salah satu contoh cara menanggulangi angka putus sekolah.

Untuk menekan habis angka putus sekolah ini kata Firdaus, diperlukan perhatian khusus kepada Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih meningkatkan program-program pendidikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Artinya tidak menunggu. Maksudnya tidak menunggu disini, kalau tadi dikawinkan dengan data dari kelurahan ini akan ditindaklanjuti lebih serius dengan teman-teman di Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung ke lapangan," katanya.

Salah satu kasus banyaknya anak putus sekolah kata Firdaus ada di Berambai, Samarinda Utara. Namun didaerah ini kata Firdaus, masalah anak tidak bersekolah bukan disebabkan faktor ekonomi melainkan kurangnya perhatian orangtua akan kelangsungan pendidikan anak.

Bila dilihat dari faktor ekonomi menurutnya, orang di daerah tersebut masih mampu untuk memberikan biaya pendidikan kepada anaknya.

"Kalau saya melihatnya masalahnya disitu," kata Firdaus.