TRIBUNNEWS.COM,MADIUN - Kalangan DPRD Kabupaten Madiun menyesalkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) karena belum menyelesaikan sejumlah tugas terkait penutupan lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, mulai 10 November 2014.

Salah satu tugas itu, adalah pencairan kompensasi bagi 24 bekas mucikari dan 20 warga terdampak.

Padahal, anggaran kompensasi Rp 112 juta itu, sudah disetujui DPRD dalam PAK Tahun 2014 kemarin.

"Kalau tak berani mencairkan anggaran, sangat merugikan warga terutama mantan mucikari dan warga terdampak. Kalau penutupan Tahun 2014 seharusnya kompensasi diberikan tahun ini juga, ini artinya menggantung nasib 44 orang itu," terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y Ristu Nugroho kepada Surya Online(Tribunnews.com Network), Sabtu (29/11/2014).

Ristu melihat, kinerja Dinsosnakertrans bukan hanya soal anggaran kompensasi penutupan lokalisasi gude, tetapi juga terjadi pada hampir seluruh pos anggaran yang sudah disetujui dewan Tahun 2014.

"Tahun 2014 ini, serapan anggaran Dinsosnakertrans baru 18 persen. Ini paling rendah dibanding SKPD lainnya," ucapnya.