- Laporan Wartawan Pos Kupang, Alwy

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG--Kedatangan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman ke Pulau Ndao lantaran prihatin anggotanya yang bertugas di Polsubsektor Ndao belum memiliki kantor.

Untuk kegiatan operasional anggota Polri yang bertugas di sana menggunakan rumah salah satu warga  menjadi kantor Polseksubsektor sementara.

"Sampai sekarang kantor Polseksubsektor Ndao belum ada. Anggota di sana bertugas, tapi numpang di rumah penduduk," ujar Kapolri Sutarman kepada wartawan seusai turun dari pesawat khusus Mabes Polri di Bandara DC Saudale Baa, Kabupaten Rote Ndao, Selasa (16/12/2014) pagi.

Kapolri mengatakan, kunjungannya ke Ndao selain menengok anggota, juga mengetahui persis sarana dan prasarana yang dibutuhkan anggota di Ndao.  "Untuk itulah saya harus tengok ke sana untuk mengetahui persis persoalan di sini. Pasalnya, Polri juga menjaga keutuhan wilayah NKRI bekerjasama dengan TNI yang ada di sini," kata mantan Kabareskrim Polri.

Sutarman menyatakan, sejengkal tanah yang berada di bumi NKRI harus dipertahankan dan diperjuangkan. Pertahanan dan perjuangan itu harus didukung bersama masyarakat.
Untuk NTT yang berbatasan langsung dengan negara luar, Sutarman mengatakan, aspek personel dari kuantitas dan kualitasnya serta sarana dan prasarana yang digunakan.

"Dari kunjungan ini saya tahu persis apa yang dibutuhkan dan jumlah yang diperlukan. Dan saya sudah keliling ke berbagai daerah perbatasan yang dihadapi dan langkah yang harus dilakukan. Dengan demikian personel polri tidak mengalami kesulitan dalam pembinaan dan operasional," katanya.

Saat tatap muka dengan pejabat utama Polda NTT, Kapolres se-NTT dan anggota Polres Rote Ndao, Kapolri Sutarman meminta seluruh anggota untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan anggota Polri. Sedikitnya penyimpangan yang dilakukan anggota Polri akan berimbas pada meningkatnya anggaran untuk kesejahteraan.

Untuk itu, ia mengingatkan agar setiap anggota Polri menjadi penolong masyarakat.
"Sentuhlah masyarakat dengan lembut," ujarnya.

Ia mengatakan, berbagai persoalan atau konflik di NTT yang berlatar belakang masalah tanah penanganannya harus mengutamakan pencegahan daripada penindakan.  Pasalnya, kalau sudah mencegah jauh hari sebelumnya, maka tidaklah sulit mengatasi persoalan konflik yang berlatar belakang masalah tanah.  "Kapolsek dan kapolres harus banyak turun ke lapangan menyelesaikan berbagai persoalan kamtibmas," tegas Sutarman.

Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi, Drs. Endang Sunjaya dalam paparannya menyatakan, jajaranya berhasil meredam dan menyelesaikan dua konflik menonjol hingga akhir tahun 2014. Dua konflik itu, yakni penolakan pelantikan Bupati Sumba Barat Daya dan perebutan hak ulayat di Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Selain itu, kata Endang, juga hangatnya persoalan kasus human trafficking di NTT. Untuk itu, ia sudah membentuk satuan tugas pemberantasan human trafficking dan memberdayakan babinkamtibmas di setiap desa. Keberadaan babinkamtibmas guna memberikan penyuluhan bagi warga untuk mengikuti prosedur yang benar saat hendak menjadi calon tenaga kerja ke luar negeri.

Kedatangan Kapolri bersama istri disambut Kapolda NTT, Brigadir Jenderal Polisi Drs Endang Sunjaya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen Acmad Yuliarto, Kajati NTT, Jhon Purba, SH, Danlanud El Tari Kupang, Kolonel (Pnb) Andi Wijaya dan beberapa pejabat muspida lain. Kapolri juga disambut dengan tarian jai gabungan Polri dan TNI. *