Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Seragam Dinas Anggota DPRD Bangkalan Rp 140 Juta per Tahun

Ada yang beda pada penampilan sejumlah Anggota DPRD Bangkalan saat mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (17/12/2014).

Editor: Sugiyarto
zoom-in Seragam Dinas Anggota DPRD Bangkalan Rp 140 Juta per Tahun
surya/ahmad faisol
Sejumlah Anggota DPRD Bangkalan menggunakan seragam dinas PSR baru saat mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Dua Rancangan Peratuan Daerah (raperda) Restribusi Jasa Umum dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Rabu (17/12/2014) 

TRIBUNNEWS.COM, BANGKALAN - Ada yang beda pada penampilan sejumlah Anggota DPRD Bangkalan saat mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (17/12/2014). Mereka menggunakan seragam dinas baru berwarna hijau muda.

Dalam Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Dua Rancangan Peratuan Daerah (raperda) Restribusi Jasa Umum dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hanya dihadiri 32 anggota dari 50 anggota yang ada.

Mereka yang hadir belum semuanya menggunakan seragam dinas yang biasa disebut pakaian sipil resmi (PSR) itu. Sebagian di antara mereka masih menggunakan PSR lama.

Sekretaris DPRD Bangkalan Tommy Feriyanto mengatakan, jumlah PSR itu berjumlah dua pasang yang pengadaannya dianggarkan setahun dua kali. Selain dua pasang PSR, ada juga dua pasang pakaian seragam harian (PSH).

"Ada dua pakaian dinas, PSR dan PSH yang masing dianggarkan dua pasang. Totalnya anggarannya senilai Rp 140 juta setahun untuk 50 anggota," ungkap Tomy Feriyanto.

Ia menjelaskan, dua jenis pakaian dinas wakil rakyat itu akan digunakan dalam momen berbeda. PSR misalnya, akan digunakan saat rapat paripurna dan peringatan hari besar nasional. Sementara PSH untuk rapat komisi, hearing, dan rapat pembentukan alat kelengkapan dewan.

"Satu stel PSR seharga Rp 1,4 juta sedangkan satu stel PSH seharga Rp 1,1 juta. Apakah akan dibuatkan setahun dua kali? Itu tergantung kesepakan dengan anggota. Kalau tidak, (anggaran) dikembalikan ke kasda," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Sementara, Direktur Parliemen Watch Fatthurrahman Said menilai, harga satuan pakaian dinas anggota dewan terlalu mahal di tengah 'duka' masyarakat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Setidaknya dikurangi hingga di bawah Rp 1 juta per stel. Alokasikan ke pos anggaran yang menyentuh langsung kepentingan dan kebutuhan masyarakat kecil," terangnya singkat.

Seperti halnya, lanjut Fathurrahman Said, penambahan anggaran di bidang pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau di bidang kepelatihan keterampilan para pencari kerja. "Saya kira lebih tepat sasarannya," pungkasnya.

Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas