TRIBUNNEWS.COM, KERINCI - Pekerjaan yang relatif ringan namun mendapatkan gaji yang cukup besar, menjadi daya tarik tersendiri bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Kerinci, untuk merantau ke luar negeri terutama Malaysia.

Apalagi lahan pekerjaan di Kerinci sangat terbatas, mengingat lebih dari 50 persen luas wilayah Kabupaten Kerinci, adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang tidak boleh dimanfaatkan.

Namun sayang, sebagian besar warga yang bekerja keluar negeri tersebut, rela menempuh jalur ilegal yang berisiko tinggi, dengan menjadi TKI ilegal. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa memalsukan identitas.

Data yang didapat Tribun Jambi (Tribunnews.com Network), ada ratusan atau bahkan ribuan warga Kerinci, menggunakan identitas palsu saat berangkat dan bekerja di Malaysia. Tentu ada imbalan sepadan yang mereka keluarkan, agar bisa sampai ke negeri jiran tersebut.

Pengakuan dari para TKI, calo yang membawa mereka ke Malaysia, meminta bayaran hingga Rp 3,5 juta, jika tidak ingin menyiapkan semua persyaratan administrasi, di antaranya KTP, ijazah, serta kartu keluarga.

Jika sudah membayar uang tersebut, calon TKI tinggal berangkat ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor, dan selanjutnya diantar menyeberang ke Malaysia untuk bekerja secara ilegal.

"Kalau sudah bayar, semua tekong (calo-red) yang urus," kata RN, mantan TKI yang pernah bekerja di Malaysia.

Saat dia ke Malaysia beberapa tahun lalu, semua persyaratan administrasi diurus oleh tekong, termasuk KTP dan Kartu Keluarga (KK).

"Alamat saya juga dipalsukan, karena KTP dan KK juga palsu," bebernya.

Calon TKI katanya, hanya menyiapkan foto ukuran dua kali tiga, untuk dijadikan foto KTP.

"Praktik ini sudah bertahun-tahun terjadi. Tiap bulannya saja ratusan TKI yang diberangkatkan. Saya kira ratusan bahkan ribuan warga Kerinci pernah memalsukan data saat membuat paspor," katanya.

Mengapa harus memalsukan identitas saat ingin bekerja ke Malaysia? RN mengaku ada beberapa alasan para TKI, di antaranya karena malas mengurus persyaratan administrasi, tidak memiliki KTP, KK, serta ijazah.

"Kalau tinggal tahu beres, cukup bayar Rp 3,5 juta. Tapi kalau calon TKI yang mengurus paspor, biaya berangkat hanya sekitar Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta saja, itu sudah langsung diantarkan ke alamat di Malaysia," jelas RN.

Sementara itu, seorang calo TKI yang berhasil dikonfirmasi Tribun Jambi, mengakui adanya pemalsuan data saat pembuatan paspor TKI yang akan bekerja di Malaysia. Namun dia mengaku, sejak berlakunya e-KTP, pemalsuan data semakin sulit dilakukan.

"Sebelum ada e-KTP, identitas calon TKI kami buat sendiri. Setelah membayar uang, TKI tinggal datang ke imigrasi untuk foto dan sidik jari, dan seterusnya kami seberangkan ke Malaysia melalui Dumai," beber calo yang minta namanya tidak ditulis.

Untuk memuluskan aksinya, banyak tekong yang bersedia dibayar belakangan, setelah TKI bekerja dan mendapatkan gaji ke Malaysia.

"Tapi tetap harus ada uang muka, untuk biaya transportasi dan pengurusan paspor," ujarnya.