TRIBUNNEWS.COM,MALANG – Keinginan Presiden Joko Widodo untuk memulangkan TKI illegal di luar negeri sudah terwujud.

Itu terbukti dengan dipulangkannya 497 TKI illegal dari negara Malaysia ke tanah air pada Selasa (23/12/2014) siang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa disela kegiatannya di Universitas Brawijaya, Selasa siang.

“Hari ini terdapat 497 TKI Ilegal asal Malaysia yang dipulangkan menumpang lima pesawat Hercules milik TNI AU,” papar menteri asal Jawa Timur ini.

Dari jumlah itu, lanjutnya, 122 orang diantaranya berasal dari Jawa Timur. Rencananya, kedatangan mereka di Bandara Juanda akan disambut langsung oleh Khofifah.

“Tadi malam, karena ada 122 orang yang berasal dari Jawa Timur saya meminta mereka diangkut dengan pesawat sendiri ke Juanda. Dan, kalau mereka mendarat di Juanda maka saya yang akan menjemput mereka,” jelasnya.

Meskipun begitu, rencana kedatangan para TKI Ilegal Jawa Timur di Bandara Juanda masih belum diketahui pasti.

Khofifah saat itu juga tidak bisa memastikan apakah TNI AU juga menuruti keinginannya, mengingat keterbatasan sarana.

Saat itu Khofifah hanya memastikan 497 TKI Ilegal itu akan tiba di tanah air pukul 15.30 hari ini.

Khofifah menjelaskan pemulangan TKI Ilegal asal Malaysia ini akan terus berlangsung hingga Rabu (24/12/2014).

Pada hari tersebut ada 734 TKI illegal yang juga dari Malaysia kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat yang sama.

“Total TKI Ilegal yang kembali ke Indonesia sebanyak 2015 orang pada pekan ini” katanya.

Sekedar diketahui, pemerintah berencana memulangkan tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara asing secara non procedural, atau biasa disebut TKI Ilegal. Jumlah yang akan dipulangkan ini mencapai 1,8 juta orang.

Para TKI Ilegal itu tersebar di sejumlah negara benua Asia dan Timur Tengah.

Khofifah menambahkan proses pemulangan TKI Ilegal ini akan dilakukan secara bertahap. Sementara ini, kata dia, baru TKI Ilegal di Malaysia yang dipulangkan ke tanah air. Ini disebabkan kerja sama pemerintah Malaysia dan Indonesia berjalan baik.

“Pada Rabu (12/12/2014) pekan lalu, keinginan ini disampaikan (presiden Jokowi), lalu kami follow up. Dan, koordinasi dengan pemerintah Malaysia berjalan baik sehingga dalam waktu singkat, tidak sampai satu minggu sudah ada pemulangan TKI illegal,” katanya.

Ia menambahkan ada lima kementerian, dan lembaga setingkat kementerian yang terlibat dalam pemulangan TKI Ilegal. Selain Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, TNI AU dan BNP2TKI juga terlibat dalam pemulangan ini.

Untuk Kemensos sendiri, kata Khofifah, bertugas untuk menyiapkan proses persinggahan, transit, dan jaminan hidup.

Ia menjelaskan para TKI Ilegal itu akan tinggal di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sementara waktu. RPTC ini dipersiapkan menjadi tempat transit sebelum TKI pulang ke rumahnya.

Di sini, para TKI Ilegal akan diberi waktu tinggal selama dua minggu. Walaupun demikian, apabila diantara mereka ditemukan mengalami gangguan psikis, maka TKI Ilegal tersebut akan dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis dipanti rehabilitasi mental ataupun di Rumah Sakit Jiwa setempat.

Ia menambahkan, mereka juga diberi banyak fasilitas selama tinggal di RPTC ini. Diantaranya, baju, daster dan uang jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 20 ribu per hari yang cukup digunakan untuk makan dan minum.

Di Jawa Timur ini, kata Khofifah, ada tiga RPTC berstatus kecil. Sedangkan  RPTC permanen hanya ada dua yang letaknya  di Tanjung Pinang dan Bambu Apus , Jakarta. (Adrianus Adhi)