TRIBUNNEWS.COM,MALANG - Pimpinan DPRD Kota Malang mengajak audensi Malang Corruption Watch (MCW), di gedung DPRD Kota Malang, Jumat (16/1/2015).

Dalam pertemuan itu MCW diminta menyampaikan masukkan sebagai prioritas kinerja DPRD lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian MCW setidaknya ada 4 hal yang harus menjadi prioritas DPRD.

Pertama soal kasus korupsi yang ada di Kota Malang. Dewan harus ikut mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi di Kota Malang.

Kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian, yaitu, pengadaan lahan RSUD Kota Malang. Kasus dugaan korupsi itu mengakibatkan kerugian negar mencapai Rp 4,3 miliar.

Lalu kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Kedungkandang yang merugikan negara Rp 9,7 miliar.

Ada juga kasus dugaan korupsi pembangunan drainase menggunakan sistem jacking di Jl Tidar yang diperkirakan merugikan negara Rp 1,1 miliar. Berdasarkan LHP BPK 2013 nilai kerugian negara akibat proyek di Kota Malang mencapai Rp 15,3 miliar.

Kedua, MCW meminta DPRD untuk meningkatkan komunikasi dengan konstituen. Selama ini, reses yang dilakukan dewan tidak melibatkan masyarakat.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui reses. Dari jajak pendapat yang dilakukan MCW soal reses, dari 300 responden hanya 9 persen yang tahu, sedang 91 persen tidak tahun apa itu reses.

Ketiga, DPRD diminta meningkatkan pengawasan terhadap birokrasi di Pemkot Malang. Terutama soal layanan terhadap pelayanan publik. Pada 2012-2014, MCW menerima pengaduan 1.504 soal layanan publik. Dari total itu, sekitar 351 pengaduan soal sikap petugas pelayanan.

Keempat, DPRD diminta mengawasi sistem reformasi birokrasi di Pemkot Malang.

Mekanisme reformasi birokrasi merupakan perwujudan sistem yang mengedepankan kualifikasi, kapabilitas, dan kompetensi.

Koordinator MCW, Hayyik Ali Muntaha mengatakan kasus dugaan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi DPRD.

Ia mendesak DPRD untuk membuat pansus soal kasus korupsi di Kota Malang. Pansus tersebut bertugas mengklarifikasi kasus dugaan korupsi ke Pemkot Malang.