Wapres Batal Kunjungi Karimun, Warga dan Pegawai Kecewa
Batalnya kunjungan Wapres Jusuf Kalla (JK) ke Karimun disambut kekecewaan masyarakat.
Editor: Budi Prasetyo
Laporan Wartawan Tribun Batam, M Sarih
TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN- Batalnya kunjungan Wapres Jusuf Kalla (JK) ke Karimun disambut kekecewaan masyarakat. Sebagian menyayangkan ketidakhadiran JK karena dianggap tidak memberikan kesempatan masyarakat Karimun mendapat perhatian. Pasalnya, JK tetap bisa hadir di Batam, namun tidak menyempatkan untuk dapat singgah ke Karimun.
"Kecewa pasti, setidaknya dari Batam singgahlah sekejap (sebentar-red) ke sini. Biar pak JK tahu kondisi masyarakat Karimun saat ini. Kita juga kan rakyat Indonesia," kata Arif, seorang warga Karimun, Kamis (5/2/2015).
Rasa kecewa juga terungkap dari sejumlah pejabat dan pegawai di jajaran Pemkab Karimun. Sebagian mengaku lelah telah mempersiapkan segala sesuatunya demi hadirnya orang nomor dua di republik ini.
"Rapat ke rapat, sampai tengah malam malah. Disuruh perbaiki ini itu, dipercantik, tapi akhirnya tak jadi juga datang," kata seorang pegawai dengan nada kecewa.
Sejumlah persiapan matang yang dilakukan tak hanya dari jajaran Pemkab Karimun. Beberapa instansi vertikal juga secara berkala menggelar rapat-rapat mempersiapkan sesuatu yang diharapkan dapat menyenangkan hati JK. Ketertiban di pelabuhan misalnya, menjadi perhatian. Malah, sejumlah organisasi sopir taksi pelabuhan diminta mengenakan seragam saat hari kedatangan JK tersebut.
Sepekan sebelum JK hadir, puluhan pasukan pengamanan Wapres sudah datang ke Karimun. Sebuah hotel cukup mewah untuk ukuran masyarakat Karimun sebagai fasilitas menginap para pengaman tersebut. "Paspampresnya sudah chek out sejak dua hari lalu," kata seorang karyawan hotel bintang dua di Karimun, kemarin.
Sementara alasan gagalnya kunjungan JK ke Karimun karena alasan Presiden Jokowi ke luar negeri, sehingga JK harus berada di Ibukota Jakarta, seperti diungkapkan Kepala Bagian Humas Setdakan Karimun Muhd Yosli, banyak yang tidak menerimanya.
"Berarti informasi dari Pemda itu bohong ya. Katanya kan alasannya kalau presiden ke luar negeri, Wapres harus tetap di Ibukota, tapi mengapa
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.