Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Di Kabupaten Garut, Ujian Nasional (UN) tidaklah gratis.

Sebagian peserta UN dari SMK di Garut harus membayar Rp 35 ribu per orang untuk bisa mengikuti UN.

Sekjen Garut Governance Watch, Dedi Rosadi, mengatakan mendapat laporan tersebut beberapa hari lalu menjelang UN. Untuk membayar pungutan tersebut, pihak SMK mengeluarkan anggaran dari dana BOS sebanyak Rp 35 ribu per peserta.

"Jadi, kepala sekolah yang bayar ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), pakai dana BOS. Ini sangat janggal karena seharusnya UN itu gratis, semua susah dibayar pemerintah," kata Dedi, Minggu (12/4/2015).

Alasan pemungutan biaya tersebut, katanya, untuk biaya distribusi dan pengawasan. Tahun lalu pun, katanya, dilaporkan kasus pemungutan sejumlah uang untuk membiayai pengawas UN.

"Kalau begini, kami khawatir kepala sekolah yang jadi korban. Soalnya kepala sekolah yang mengeluarkan dana BOS untuk itu. Kalau dihitung, bisa puluhan juta uang untuk itu. Kami duga ini ada keterlibatan pihak Dinas Pendidikan," ujarnya.

Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengatakan sejak dua minggu lalu sampai sehari menjelang UN, kepala sekolah terus menyetorkan anggaran tersebut ke MKKS.

"Tidak masuk akal jika per peserta dipungut Rp 35 ribu. Untuk apa itu semua. Selama ini UN selalu tanpa biaya yang diambil dari peserta atau BOS. Negara membayar semua biayanya dan ditransfer lewat giro," katanya. (sam)