Laporan Wartawan Surya, Didik Mashudi

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, terus menertibkan usaha panti pijat. Hingga kemarin sebanyak 15 panti pijat ditutup Satpol PP dan Kantor Badan Penanaman Modal Kota Kediri.

Penutupan dilakukan, karena hingga kemarin pengusaha panti pijat belum memiliki izin prinsip dan Surat Tanda Pengobatan Tradisional (STPT) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, merujuk Peraturan Menteri Kesehatan No 8/2014.

Kepala BPM Kota Kediri Triono Ketut mengatakan, saat ini hanya tersisa kurang dari 10 panti pijat yang telah memiliki dan melengkapi periizinan. "Panti pijat ini tidak termasuk yang ditertibkan,"katanya.

Sementara Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid mengatakan, sebelum ditutup pihaknya sudah sering mengeluarkan peringatan kepada pengusaha panti pijat.

"Karena peringatan kami tidak digubris sehingga terpaksa kita tutup," katanya.

Sementara IK, salah satu pengusaha dan pengelola panti pijat berharap tidak ada tebang pilih dalam penutupan ini. Usaha panti pijat IK salah satu yang ditutup BPM dan Satpol PP Kota Kediri karena belum berizin.

Masalahnya, sambung IK, ada panti pijat yang belum melengkapi izin tetapi belum ditutup. "Sebenarnya kami mau melengkapi izin, tapi sudah keburu ditutup," keluh IK.

Sebelumnya Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memerintahkan aparatnya segera menutup semua panti pijat tanpa izin, terutama yang ditengarai membuka praktik prostitusi. Mereka dituding berlindung di balik papan nama panti pijat kesehatan.

Tidak saja dipijat, banyak panti pijat yang tampak luar memberikan pelayanan pijat kesehatan ternyata ada layanan ekstra berupa pelayanan seks. Salah satu layanan plus yang terkenal di sini adalah "petik mangga."

“Harus ditutup panti pijat yang begini ini. Kota Kediri sangat terbuka untuk wisata kuliner dan edukatif bukan wisata seks," tegas Abdullah Abu Bakar kepada wartawan.