TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB - Masyarakat Kabupaten Berau tampaknya harus bersabar lebih lama lagi untuk mendapatkan fasilitas air bersih. Terutama warga yang masuk dalam daftar tunggu calon pelanggan PDAM yang jumlah tak kurang dari 6.000 sambungan.

Pasalnya, proyek pengadaan air bersih sistem perkotaan tahap III yang dianggarkan sejak tahun 2013 lalu terancam batal. Setelah sempat dilelang berkali-kali di LPSE Kabupaten Berau tak juga ada pemenangnya. Karena ‘frustasi’ sementara desakan dari masyarakat Berau terus mengemuka, Pemkab Berau akhirnya mengalihkan proses lelang tersebut ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP baru melelang proyek tersebut di tahun 2015 dengan metode pengerjaan tahun jamak (multiyear contract). Sementara, masa jabatan bupati dan wakil bupati akan berakhir dalam beberapa bulan lagi.

Pengalihan proyek pengerjaan lanjutan sarana air bersih sistem perkotaan tahap III dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Berau, ke LKPP disebut-sebut karena ada kepentingan orang berpengaruh di Kabupaten Berau. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Berau.

Narasumber yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, para kontraktor berebut untuk memenangkan proyek senilai Rp 191 miliar tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk memenangkan tender pengadaan air bersih. Salah satunya dengan meminta orang-orang berpengaruh di Kabupaten Berau untuk mendesak Dinas Pekerjaan Umum agar memenangkan kontraktor tertentu.

Bahkan, pejabat itu juga mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum juga punya ‘kandidat’ sendiri.

"Karena rebutan untuk memenangkan ‘jagoannya’ masing-masing, sehingga sampai proses lelang berakhir, LPSE tidak menemukan pemenang lelang," ungkapnya.

Bahkan menurut informasi yang dihimpun Tribun Kaltim (Tribunnews.com Network), oknum pejabat itu meminta fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak yang mencapai Rp 191 miliar.

Menurut sumber tadi, ‘rebutan’ proyek ini yang paling dirugikan adalah masyarakat Berau yang sudah lama menunggu untuk mendapat air bersih. Karena desakan dari masyarakat tak terbendung, proyek pembangunan air bersih yang dianggarkan sejak tahun 2013 itu, akhirnya ‘dilempar’ ke LKPP sekaligus untuk menghindari tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Taupan Madjid tak membantahnya. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa proyek itu dilelang ke LKPP.

"Karena setelah beberapa kali proses lelang ternyata tidak ada kontraktor yang memenuhi kualifikasi," kata Taupan saat ditemui Tribun Kaltim di ruang kerjanya.

Namun menurut sumber tadi, tak terpenuhinya kualifikasi tersebut karena ada spesifikasi yang dianggap mengada-ada sehingga kontraktor kelas nasional pun tak sanggup memenuhinya.

Informasi itu juga tak dibantah. Taupan membenarkan, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengintervensi proses lelang.

"Karena itu proyek itu kita lempar ke LKPP supaya lebih adil. Saya juga sempat dimusuhi orang-orang (tertentu) karena proyek air bersih ini," ungkapnya.

Soal tudingan Dinas Pekerjaan Umum yang sudah memiliki ‘kandidat’ sendiri, Taupan membantahnya.

"Saya tidak punya ‘jagoan’. Jagoan saya ya siapapun yang mampu mengerjakan proyek itu," katanya.

"Mungkin karena saya tidak mau memenangkan mereka, saya dianggap punya jagoan sendiri. Padahal tidak ada," tegasnya.

Taupan mengklaim, pihaknya bersikeras untuk menolak intervensi.

"Malah saya sampai diperiksa KPK karena persoalan ini. Ada tiga orang petugas dari KPK yang memeriksa saya di sini," kata Taupan seraya menunjuk meja panjang yang ada di ruang kerjanya.

"Sebenarnya ini rahasia, kamu tahu dari mana?” kata Taupan balik bertanya.