Dulu Penjara Politik, Kini Pulau Buru Disulap Jadi Lumbung Jagung Nasional
Pulau Buru, yang kini berstatus sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, sejak tahun 1965 dikenal sebagai tempat "angker".
TRIBUNNEWS.COM, MALUKU - Pulau Buru, yang kini berstatus sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, sejak tahun 1965 dikenal sebagai tempat "angker".
Itu lantaran pulau tersebut dijadikan tempat penjara terbuka bagi jutaan orang yang distigma sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tapi kekinian, persepsi orang terhadap Kabupaten Buru mulai berubah. Bahkan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan daerah tersebut sebagai lumbung jagung nasional.
Penetapan tersebut diikuti dengan pencanangan tanam perdana penambahan satu juta hektare ladang jagung di Desa Wanarejo, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Maluku.
"Tanam perdana jagung di Pulau Buru adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi jagung pada tahun 2015 dan memperkecil impor jagung," ujar Mentan Amran, Rabu (6/5/2015).
Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian menargetkan produksi 20,31 juta ton jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama tahun 2015.
Target tersebut naik lima persen, kalau dibandingkan produksi 2014 yang hanya mencapai 19 juta ton.
Karenanya, Kementan melakukan upaya khusus dengan memberikan bantuan benih dan pupuk gratis untuk 1 Juta Ha di 101 kabupaten sentra jagung, termasuk Kabupaten Buru.
"Kita masih impor jagung kurang lebih sekitar tiga juta ton di 2014, diupayakan tahun ini mulai menurun dengan gerakan upaya khusus berupa bantuan dari pemerintah," kata Mentan Amran.
Untuk upaya khusus jagung tersebut Kementan juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti pemipil jagung 2.132 unit.
Lalu, pengering jagung vertical 209 unit, combine harvester 15 unit, flat bed dryer 35 unit. Bantuan tersebut merupakan tambahan kegiatan yang dananya bersumber dari APBNP 2015 senilai 16,9 triliun. (Reza/rilis)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.