TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, mengaku kecewa jika tidak ada sanksi bagi anggota Satpol PP Surabaya.

BACA: Agustin Ditendang dan Diciduk Satpol PP

Itu terkait perlakuan kasar para anggota Satpol PP terhadap Agustin karena tidak percaya perempuan itu politisi PDI Perjuangan itu benar-benar anggota DPRD Surabaya.

“Ini harus jadi PR bagi wali kota sebab kejadian buruk bagi institusi. Kalau sekarang saja tidak ada sanksi yang tegas, bisa jadi mereka akan menganggap DPRD sebagai institusi yang remeh,” kata Agustin saat dihubungi Selasa (26/5/201515).

Ia mengaku masih menunggu rapat Badan Musyawarah pada Jumat (29/5/15). Sebab Banmus masih menerima surat-surat rekomendasi yang masuk dari berbagai fraksi serta komisi B.

Sejauh ini baru rekomendasi dari BK yang ada yakni pemberian surat teguran/ peringatan, penurunan dan pencopotan jabatan.

“Saya pikir memang sudah terlambat, karena masa bakti wali kota sudah kurang beberapa bulan lagi. Sehingga tidak ada kewenangan untuk itu,” tambahnya.

Bagi Agustin tidak ada rasa penyesalan yang ditunjukan Satpol PP ketika membuat kesalahan.

Seharusnya, kata dia, Kepala Satpol PP Irvan menyesal tapi malah terkesan membiarkan anggotanya berdalih.

“Semua anggota dewan ada ketersinggungan pada sikap mereka. Saya sangat mendukung DPRD secara institusi lewat rekomendasi Banmus dan akan di paripurnakan Senin (1/6/2015),” tuturnya.

Sementara itu, Irvan mengaku tidak melawan saat dikonfirmasi.

“Silakan kalau dirasa salah atau masih kurang sama bu wali, saya siap diberi sanksi. Tidak ada anak buah yang salah, yang salah ya komandannya yang memberikan perintah. Otomatis saya bertanggung jawab sesuai prosedur,” ungkap Irvan.

Ia juga mengaku sudah memberikan sanksi untuk anggotanya berupa hukuman fisik lari dan push up (malam saat kejadian dan esok paginya).

Ia juga sudah memberikan teguran tertulis pada mereka. ”Kemarin mereka hanya salah paham karena tidak mengenal bu Agustin,” tambahnya.