TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP terancam ditinggalkan sejumlah kader dan pengurus di Morowali Utara (Morut). Ini setelah mekanisme penjaringan bakal calon bupati tingkat DPC diabaikan oleh keputusan DPP PDIP.

"Ancaman ini sangat serius. Kami akan rame-rame mundur dari partai kalau suara dari bawah tak didengar dan diperhatikan," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Morut, Heymans Larope, di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Heymans Larope datang ke Jakarta bersama Sekretaris DPC PDIP Morut, Syaharuddin Mustapa, serta anggota DPRD Morut dari PDIP Ilham Haking untuk memprotes keputusan DPP PDIP yang lebih memilih Delis J Hehi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulteng sebagai calon bupati dari PDIP.

Menurut Heymans, Delis J Hehi telah disetujui oleh DPP PDIP untuk berpasangan dengan Warda Daeng Mamala.

Padahal DPC PDIP, telah menggelar serangkaian prosedur sesuai arahan partai terkait proses pencalonan kepala daerah.

DPC PDIP Morut telah membuka pendaftaran bakal calon bupati. Hasilnya terjaring tiga bakal calon bupati yakni Ir Aptripel Tumimomor, Idham Ibrahim dan Firdaus Lakoro. Adapun nama Heymans Larope dan dan Tirta Lamadjido menjadi bakal calon wakil bupati.

Para kandidat telah diundang untuk mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan DPP PDIP di Palu pada 20-21 Mei lalu.

Pesertanya puluhan calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota se Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Uji kelayakan itu dihadiri langsung dua petinggi DPP PDIP yakni Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun dan Ketua Bidang Keagamaan dan sekaligus koordinator Indonesia Timur Prof Hamka Haq.

"Kedatangan kami ke DPP untuk protes dan mengklarifikasi. Dan ternyata benar keputusan DPP seperti itu (mencalonkan Delis J Hehi)," kata Heymans.

Heymans menduga DPP PDIP tak menerima informasi yang lengkap tentang kondisi di Morut terkait persaingan dalam pilkada. "Selain proses yang sudah kami jalani, juga ada soal kebutuhan berkoalisi," katanya.

Morowali Utara (Morut) yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran pada 2013 lalu memiliki 25 kursi DPRD. Adapun PDIP hanya menguasai 2 kursi.

Penguasaan kursi DPRD tersebar ke sejumlah partai antara lain Partai Demokrat 4 kursi,
Partai Golkar dan PKB 3 kursi. Adapun PDIP dengan kondisi sama Gerindra, PBB, PAN serta PKS menduduki 2 kursi.

"Syarat mengajukan calon adalah 5 kursi. Artinya semua parpol termasuk PDIP harus berkoalisi," ujarnya.

Oleh sebab itu DPC PDIP Morut berharap DPP bisa meninjau ulang keputusan mengusung kandidat di luar proses penjaringan. "Keputusan dalam bentuk surat resmi memang belum ada, tetapi hasil klarifikasi kami kepada pengurus DPP menyatakan itu," kata Heymans.

Di Jakarta, rombongan DPC PDIP Morut menuju gedung DPR RI di Senayan untuk menemui beberapa pengurus DPP PDIP yang kebetulan juga duduk sebagai anggota DPR RI. Mereka bertemu Wasekjen DPP PDIP, Utut Adianto.

Setelah mendengar penjelasan dari DPC PDIP Morut, Utut Adianto menjanjikan akan membicarakan hal itu di DPP. Menurut DPP akan solusi terbaik dan menegakan aturan partai. Sementara itu, Utut tak menjawab saat coba dikonfirmasi via ponselnya Rabu (1/7/2015) malam.