Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNNEWS.COM, KUALA TUNGKAL  -‎  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DPRD Tanjung Jabung Barat mulai bereaksi atas beberapa item pekerjaan, karena menurut mereka beberapa ternyata luput dari audit BPK.

Yang disorot dewan misalnya pembuatan tanggul tahun anggaran 2014 di Desa Tungkal Satu yang memakan dana Rp 860 juta.

Anggota Pansus LKPD DPRD Tanjab Barat H Assek merasa heran dengan lolosnya proyek tanggul tersebut dari audit BPK. Padahal dari pantauannya sangat banyak ditemukan kejanggalan di lapangan.

Saat pihaknya turun ke lapangan sesuai pemberitaan ketika itu, terjadi pengurangan terhadap aset yang dibangun di tahun sebelumnya.

"Yang di atas dibangun empat meter, tapi pembangunannya dengan mengeruk aset (tanggul) di bawahnya yang sembilan meter, kok bisa lolos," kata dia beberapa hari lalu.

Atas masalah ini rencananya segera dilakukan musyawarah dengan anggota pansus LKPD lainnya untuk kemudian menemui BPK, mempertanyakan proyek tanggul di Parit Sembilan tersebut.

Jika dilihat dari gambar atau laporan di atas kertas, bangunan tanggul itu memang bagus, sesuai dengan spesifikasi, tapi jika turun melihat langsung di lapangan, pekerjaannya kata Assek rusak terlebih menghilangkan aset tanggul yang dibangun di tahun sebelumnya.

Ia menyakini jika dilakukan audit oleh BPK pekerjaan tersebut, maka akan banyak kerugian negara yang bisa ditemukan.

"Saya yakin akan banyak temuan di situ, tapi jika BPK turun ke lapangan untuk memeriksa, kalau hanya memeriksa dokumen ya iyalah (lolos)," singgung dia.