Sempat ada kesepakatan dan kepala desa sudah mengeluarkan instruksi penghentian penambangan pasir.

"Namun, sebagian warga menolak kesepakatan itu dan tetap ingin menambang pasir karena itu mata pencaharian mereka," ujarnya.

Sebagian warga menolak karena merasa lahannya akan rusak akibat penambangan pasir tersebut.

Muhammad Haryadi, pendamping Forum Petani Anti Tambang dari PMII Lumajang, mengungkapkan, awalnya penambangan pasir dimulai dengan sosialisasi kepala desa pada akhir 2014 mengenai akan dibangunnya pusat pemandian dan area wisata di desa itu.

Hampir dua tahun sejak sosialisasi, tidak ada realisasi pembangunan tempat wisata. Yang ada justru penambangan pasir pantai.

"Warga mulai menolak penambangan pasir karena merasakan dampak negatifnya. Sebagian lahan pertanian rusak karena dijadikan jalan truk, jalan desa menjadi macet karena banyak truk pengangkut pasir keluar masuk desa, dan bangunan rumah mulai banyak berkarat diduga karena terkena pasir pantai yang mengandung garam. Ini belum ditambah kerusakan lahan pertanian warga," ujar Haryadi.

Ony Mahardika, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, mengecam pengeroyokan dan pembunuhan itu.

"Kami minta kasus ini diusut tuntas dan menangkap dalang pembunuhan," ujarnya.