Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Ahmad Sidik

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada enam kecamatan di Balikpapan akan mengadakan rapat pleno, Jumat (11/12/2015) hari ini.

Pelaksanaan pleno dikhawatirkan batal dilaksanakan akibat tuntutan massa pendukung satu pasangan calon yang terjadi sehari sebelumnya. Namun KPU tetap akan melaksanakan tahapan pleno sesuai jadwal.

Untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan rapat pleno oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Polres Balikpapan menurunkan 15 anggota untuk setiap kecamatan. Pelaksanaan pleno diharapkan tidak ada gejolak dari tim pemenangan masing-masing calon.

Kapolres Balikpapan AKBP Jeffri Dian Juniarta usai pengamanan unjuk rasa mengatakan kepolisian harus selalu mengetahui kondisi keamanan Balikpapan. Kerawanan terjadi kerusuhan antar tim pemenangan pasangan calon bisa terjadi seiring keputusan dalam rapat pleno.

"Anggota update situasi kamtibmas mulai jam 8 pagi sampai sore. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas antar tim pendukung paslon di Balikpapan," ungkap Jeffri.

247 anggota kepolisian di Balikpapan dari berbagai satuan di antaranya Sabhara, Brimob, dan Polsek melakukan pengamanan selama rapat pleno berlangsung.

Jeffri berharap semua pendukung masing-masing pasangan calon kepala daerah Balikpapan bisa menerima apapun keputusan rapat.

"Selama pengamanan ada 247 personel dari satuan brimob, sabhara dan polsek-polsek. Saya berharap masyarakat bisa lebih bijak menyikapi setiap keputusan pasangan calon yang dukung, menang atau kalah," ujarnya.

Tidak hanya kepolisian, dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kodam VI Mulawarman disiagakan untuk mengantisipasi adanya tindak kerusuhan. Satu SSK terdiri dari 90 personel TNI siap mengamankan situasi jika dibutuhkan.

"TNI sifatnya memback up, selalu siap on call. Bila ada kerusuhan yang membutuhkan bantuan TNI, kepolisian siap menghubungi pasukan SSK yang selalu stand by," ujar Jeffri.

Sehari sebelumnya, Kamis (10/12/2015) puluhan massa pendukung Heru-Sirajuddin mendatangi Panwaslu dan KPU D Balikpapan. Mereka meminta tahapan pleno tingkat kecamatan dihentikan sebelum pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung diusut tuntas.

Seorang penggerak massa dari paslon Sirajuddin, Basir mengatakan ada beberapa temuan tentang pelanggaran yang dilakukan tim sukses pasangan calon kompetitor.

Mereka mendapati money politics terjadi di beberapa daerah di Balikpapan. Para pendukung paslon HS mengantarkan barang bukti temuan pelanggaran selama pilkada berlangsung mulai dari foto sampai rekaman video.