Laporan wartawan Banjarmasin Post, Rahmadhani

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN  -  Laporan dugaan money politics yang dilaporkan tim calon Wali Kota nomor urut dua Zulfadli Gazali - Zainuddin Djahri (2Z) dihentikan Panwaslu Kota Banjarmasin.

Hal ini disampiakan Ketua Panwaslu Kota Banjarmasin, Aries Mardiyono usai menghadiri rapat pleno KPU Kota Banjarmasin di Hotel Arya Barito, Kamis (17/12/2015).

"Dari kajian yang dilakukan sentra Gakumdu, terdiri dari Panwaslu, Kejaksaan dan kepolisian laporan yang disampaikan tidak memenuhi dua alat bukti," katanya.

Dengan demikian, jelas Aries, status laporan Zulfadli Gazali - Zainuddin Djahri dihentikan.

"Dari gelar perkara yang dilakukan, baik pidana maupun administrasinya tidak dapat dilanjutkan," kata dia.

Sementara Ketua KPU Kota Banjarmasin Bambang Budiyanto mengatakan, apapun yang terjadi, tidak akan mempengaruhi hasil rapat pleno KPU Kota Banjarmasin.

"Kita kan harus praduga tak bersalah juga. Kalau pun lanjut, ya kita lihat putusan hakim," katanya.

Dia mengatakan, proses penetapan calon terpilih akan tetap dilangsungkan sesuai jadwal yakni 21 Desember 2015 mendatang.

Hasil pleno KPU Kota Banjarmasin sendiri menghasilkan pasangan calon Walikota Banjarmasin nomor urut tiga Ibnu Sina - Hermansyah sebagai 'juara'.

Pleno diwarnai aksi penolakan atas hasil rekapitulasi suara dari saksi pasangan calon walikota nomor urut dua Zulfadli Gazali - Zainudin Djahri.

Saksi-saksi pasangan calon walikota nomor urut dua Zulfadli Gazali - Zainudin Djahri (2Z) enggan membubuhkan tanda tangan hasil pleno KPU Kota Banjarmasin.

Hesli Junianto Ketua tim sukses pasangan 2Z mengatakan penolakan atas hasil pleno ini dengan alasan proses hukum atas laporan dugaan money politic yang dilaporkannya ke Panwaslu Kota Banjarmasin masih berjalan.

Laporan ini kepada pasangan calon walikota nomor urut tiga Ibnu Sina - Hermansyah yang berdasar hasil pleno memenangkan pemilihan Walikota Banjarmasin 2015.