TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalimantan Utara, Abdul Rais mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti guna mengkonter tuduhan yang dilayangkan pemohon, dalam ‎hal ini Cagub H. Jusuf Serang Kasim dan Marthin Billa melalui Kuasa hukumnya Andri Syafrani dalam sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/1/2016).

Utamanya terkait posita atau dalil pemohon, adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan ‎penyelenggara pemilu untuk memenangkan Paslon Gubernur‎ dan Wakil Gubernur, Irianto Lambrie -Udin Hianggio.‎

‎"Salah satu tudingan yang ditujukan kepada KPUD adalah tidak mendistribusikan formulir C6 atau undangan memilih secara merata. Tetapi setelah kami konfirmasi tudingan itu salah," kata Rais di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Menurutnya, sesuai Peraturan KPU, formulir C-6 harus benar-benar terbagi pada orang yang akan melakukan pencoblosan.

Artinya, jika tidak ada orangnya, formulir tersebut akan ditahan atau tidak didistribusikan.

‎Misalnya, lanjut Rais, ketika C-6 diantarkan ke rumah warga, apabila orang yang bersangkutan tidak ada di rumah, maka dititip kepada keluarganya.

Kemudian, jika satu keluarga tidak ada, maka akan ditarik kembali.

"Aturannya begitu. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan formulir C-6," ujarnya.

Meski begitu kata Rais, warga yang punya hak pilih dan tidak mendapatkan C-6 bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa memilih.

Selama masih terdaftar di DPT, maka tetap bisa memilih.‎

Bahkan, lanjut Rais, meski tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB1 (daftar pemilih tambahan satu), warga masih tetap bisa memilih.

Dengan catatan, merupakan warga Kaltara yang dibuktikan dengan kartu identitas resmi, seperti KTP, Paspor, dan sejenisnya.

‎KPU Kaltara sendiri, ujarnya, telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

Terlebih dengan KPU Tarakan, untuk mempersiapkan data-data yang lebih akurat, guna dijadikan bukti jika memang nanti dipermasalahkan dalam sidang MK.

‎"Semua kabupaten/kota kami siapkan datanya. Karena itu jika ada gugatan terhadap kami sebagai penyelenggara, termasuk Tarakan, kami sudah siap," kata Rais.

Sementara Andi Syafrani sebelumnya menyoalkan dugaan pelanggaran karena diduga puluhan ribu formulir C6 di Kota Tarakan tak didistribusikan.

Dia menilai itu janggal, apalagi belakangan ditemui pihaknya bahwa ada modus dimana formulir itu memang sengaja tak didistribusikan secara merata kepada warga di Kaltara.

Selain soal formulir C6, sejumlah dugaan kecurangan lain juga disampaikan Andi.

Bahkan, untuk sidang di MK ini, ‎pihaknya telah menyiapkan 50 bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pilkada di Kaltara terstruktur, sistematis, dan masif.