TRIBUNNEWS.COM, AMBON - Ratusan pemuda melakukan demonstrasi mendesak  pemerintah daerah ikut berjuang bersama rakyat agar  pengelolaan Blok Masela  dilakukan secara onshore .

Demo ini terus berlanjut  pasca kedatangan Menteri ESDM RI Sudirman Said ke Maluku untuk membahas  pengelolaan minyak dan gas Blok Masela.

Mahasiswa bahkan  meminta jatah lebih dari pengelolaan blok Masela yang awalnya 10 persen menjadi 50 persen. 

"Pokoknya Maluku harus mendapatkan hak dari pengelolaan blok Masela sebesar 50 persen, kita yang punya kok kenapa kita dikasih kecil," ujar Koordinator Lapangan Lembaga Nanaku Maluku  dan Koalisi  Anak Adat Maluku (KAAM),  Firdaus Arey, Senin (11/1)  saat menggelar aksi demi di kantor DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku. 

Aksi ini dilakukan pemuda yang mengenakan ikat kepala berwarna merah.

Dalam budaya Maluku, ikat kepala seperti  itu merupakan simbol perlawanan dalam hal ini terhadap kebijakan Menteri ESDM Sudirman Said.

Aksi demo ratusan pemuda ini dikawal ketat aparat Polri bersenjata lengkap. 

Mereka menggelar  aksi demo dibeberapa tempat, dan melakukan  longmarch  sambil membawa spanduk dari Tugu Trikora, menuju perempatan Pos Kota Ambon, Kantor DPRD Karang Panjang, dan berakhir di Kantor Gubernur Maluku.

Dalam orasinya,  Arey  menyatakan 50 persen pengelolaan Blok Masela menjadi harga mati bagi  masyarakat Maluku.

Pengelolaan blok Masela harus dilakukan secara onshore dengan membangun sistem pipanisasi di daratan sehingga dapat memberikan multi efek plus bagi rakyat Maluku.

Pemerintah  bahkan  diminta membangun kilang gas blok Masela di Pulau Babar sehingga bisa ada asas manfaat bagi pengembangan kemakmuran masyarakat Maluku dan mengabaikan  usulan offshore yang ditawarkan oleh SKK Migas serta dapat mengakomodir anak daerah dalam pengelolaan blok masela. 

Demikian juga  perhatian khusus dari sisi transportasi perhubungan  darat, laut maupun udara  harus diberikan pemerintah, sehingga mempermudah akses pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw dalam pertemuan bersama pendemo ikut mendorong masyarakat Maluku untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran  di Jakarta guna mendorong percepatan pengelolaan dan pemerintah menyetujui Onshore.

 "Saya mendorong agar masyarakat Maluku melakukan aksi besar-besaran di Jakarta terkait pengelolaan blok Masela," ujar  Politisi Golkar yang disapa RR itu.  Dia juga berjanji akan berjuang bersama-sama sesuai jalur yang ditentukan.

Sementara itu, akademisi Maluku, Dr. Bram Tulalessy yang juga ikut dalam aksi demo tersebut mengatakan,  eksploitasi tambang migas Blok Masela harus mensejahterakan rakyat Maluku lewat kebijakan yang pro terhadap rakyat dan bukannya investor asing.

 "Hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah pengelolaan blok Masela dilaksanakan secara Onshore, dengan sistem pipanisasi sehingga dapat memberikan multi efek plus bagi rakyat Maluku," ungkap Tulalessy.

Ia juga menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Maluku hanya mendapat penjelasan, bahwa pembangunan offshore, lebih murah dibandingkan dengan Onshore.

Penjelasan yang disampaikan ini, kata dia, harus diimbangi oleh pemerintah Maluku, dengan membentuk tim  guna mengkaji dan menghitung validasi manfaaat ekonomis yang bisa didapat oleh masyarakat  Maluku. 

Hal ini harus segera dilakukan, agar perjuangan Maluku dilandasi dengan data yang akurat.

Apabila dalam perhitungan tersebut ternyata  onshore  selisih keuntungannya lebih besar dari offshore, maka  seluruh masyarakat  Maluku harus bersatu mendorong Presiden untuk memutuskan pengelolaan Blok Masela di darat.

Tulalesy   mengusulkan, agar  Gubernur Maluku dapat menggunakan beberapa akademisi untuk menghitung keuntungan secara ekonomis yang didapat  masyarakat Maluku, khususnya yang berada diwilayah Maluku Barat Daya (MBD) maupun Maluku tenggara Barat (MTB).

 “Saya pikir Gubernur Maluku harus secepatnya membentuk tim untuk menghitung nilai ekonomis yang didapat masyarakat, apabila pengelolaan di darat.

Hasil kajian ini akan mengimbangi kajian yang dilakukan  oleh pihak konsultan independent,”tegasnya. 

Sedangkan  akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Barat Daya , Prof.M.K.J Norimarna, MSc. PhD di tempat terpisah mengatakan, Gubernur Maluku, Said Assagaff seharusnya memposisikan diri berada bersama-sama dalam  barisan rakyat,  untuk  memperjuangkan kesejahteraan bagi Maluku.

“Gubernur  harus berada  bersama masyarakat, karena dipilih oleh rakyat,” ucapnya.

Menurutnya  sejak awal, seharusnya Pemprov Maluku sudah harus mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi proyek besar ini.

Jangan sampai anak Maluku hanya menempati posisi sebagai satpam.

Kerjasama dapat dilakukan oleh Pemprov Maluku dengan beberapa pihak, untuk melatih dan menyiapkan tenaga kerja yang handal. Namun hal itu, kata dia, ternyata belum juga dilakukan.

Guru Besar ini  juga  sependapat  pengelolaan Blok Masela menggunakan sistem onshore,  karena  berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku dan kawasan bagian Timur, meskipun diputuskan oleh Presiden.

Dia juga yakin, Jokowi tidak akan mengabaikan aspirasi masyarakat Maluku, yang saat ini menempati posisi termiskin ke-4 di Indonesia.