Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Ardhi Sanjaya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Balai Kota Bogor bukan untuk memeriksa atau mencari bukti sebuah kasus.

Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK ingin mencari tahu konsep dan sistem seluruh program Pemerintah Kota Bogor, Rabu (24/2/2016). Mereka juga ingin mendengarkan presentasi dari beberapa SKPD soal program yang tengah dijalankan.

"Kami mencari aplikasi yang bagus. Kalau memang bagus nanti kami bawa ke Pemerintah Daerah lain untuk diadopsi," kata Kordinator Unit Kerja Korsubgah KPK, Wawan Wardana, kepada TribunnewsBogor.com.

Tak hanya sistem yang dicari tapi juga aplikasinya di lapangan menyoal pengelolaan APBD, ULP, PTSP, dan sebagainya. Unit Kerja Korsubgah KPK baru akan mengecek sistem ke lapangan mulai Kamis (25/2/2016), karena sistemnya saat ini sudah banyak berbasis elektronik.

Satu di antaranya yang ingin diketahui petugas KPK adalah program electronic planning yang dijalankan oleh Pemkot Bogor.

Sistem ini merupakan program Pemkot Bogor di mana seluruh perencanaan masuk ke dalam sistem komputerisasi. Nantinya akan mencantumkan pengadaan barang dan jasa, perumusan APBD dan perizinan.

"Penilaian kami lakukan dua hari ini, hasilnya belum tahu. Kalau bagus yah kami bawa sebagai percontohan untuk daerah lain," papar Wawan.

Sekertaris Daerah Kota Bogor, Ade Syarip Hidayat, yang menerima langsung anggota KPK ini menuturkan bahwa penggunaan electronic planning mulai berlaku pada 2016.

"Bagaimana mengelola anggaran, mulai dari usulan, perencanaan hingga mewujud APBD, kami menggunakan e-planning tahun 2016 untuk kepentingan pada 2017 nanti," kata Ade.

Menurut dia, presentasi yang diberikan kepada petugas KPK antara lain SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa.