Hasil prevalensi (red: seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang) 2-3 persen sehingga angka under report di bawah, pemerintah menetapkan 1 per 100 orang.

Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memberikan layanan atau treatment seperti pengobatan di seluruh tingkat pelayanan.

Kebijakan Kemenkes sektor kesehatan untuk meningkatkan ases termasuk kesehatan jiwa, apalagi menyusul lahirnya UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Khususnya untuk Skizofrenia, pemerintah akan mendekatkan akses kesehatan apalagi riset 14,3 persen orang dengan gangguan jiwapernah dipasung, artinya lebih dari 50 ribu orang.

Ia mengaku saat ini pelayanan kesehatan yang baru bisa diperoleh pelayanan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit pendidikan di provinsi.

Ini menyulitkan akses sehingga menyebabkan orang yang tinggal di pengunungan atau remote area susah mendapatkan pertolongan secara medis.

Ini jugalah yang menyebabkan, keluarga tidak memberikan pertolongan karena jauh, juga stigma diskrimasi.

Masih ada anggapan ganggan jiwa enggak bisa diobati dokter tapi orang pintar sehingga mereka berkeliling.

Setelah gagal mereka baru mau ke dokter.(*)