Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Welly Hadinata

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Sumsel menggelar aksi menyampaikan tuntutannya surat terbuka untuk Gubernur Sumsel Selamatkan Aqidah Umat dan Generasi di Kantor Gubernur, Senin (7/3/2016).

"Kami Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Sumsel mewakili masyarakat di Sumatera Selatan dan terkhusus di Kota Palembang menyampaikan pendapat tentang rencana pemerintah Sumatera Selatan terkait Gerhana Matahari Total (GMT) yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2016. Berdasarkan agenda Festival GMT 2016 yang bersumber dari Disbudpar Sumsel," seru Ketua Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Sumsel Mahmud Jamhur didampingi Sekretarisnya Yusmono Khoiri menyampaikan tuntutannya surat terbuka untuk Gubernur Sumsel Selamatkan Aqidah Umat dan Generasi di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (7/3/2016).

HTI menilai serangkaian acara festival di tanggal 9 Maret 2016 bukan budaya asli Sumsel terkhusus Palembang yang akar asli budayanya adalah Islam.

"Festival ini mengandung kemusyrikan dan menyebarluaskan kemusyrikan tersebut kepada generasi yang mayoritasnya muslim. Mengingat festival ini diselenggarakan secara terbuka di pusat kota," kata Mahmud Jamhur.

Pemprov Sumsel dalam menyikapi fenomena GMT 2016 dinilai terlalu berlebihan dan menghamburkan dana yang cukup besar. Mengingat festival GMT 2016 diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut dengan agenda yang hanya bersifat hiburan.

Penutupan Jembatan Ampera selama 12 jam dengan alasan untuk menyambut wisatawan dan untuk menyediakan tempat bagi hotel-hotel untuk menyiapkan sarapan pagi bagi wisatawan merupakan bentuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyatnya.

"Ini bukti bahwa pemerintah rela mengorbankan rakyat banyak demi segelintir orang kapital. Mengingat saat ini Jembatan Ampera adalah urat nadi transportasi masyarakat Kota Palembang," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut HTI DPD I Sumsel menyampaikan empat permintaan kepada Pemprov Sumsel.

1. Batalkan Festival GMT 2016 yang mengandung kemusyrikan dan menghamburkan dana.

2. Batalkan rencana penutupan Jembatan Ampera selama 12 jam. Karena ini merupakan bentuk kedzaliman penguasa kepada rakyatnya.

3. Sebagai wujud tanggungjawab pemerintah bagi terbentuknya generasi berkualitas, fenomena GMT seharusnya dijadikan moment untuk mendorong dan memotivasi rakyat agar merenung, muhasabah dan meningkatkan ketaqwaannya kepada sang pencipta alam semesta Allah SWT.

4. Menerapkan sistem pemerintah berdasarkan syariah Islam yakni sistem khilafah.

Puluhan massa disambut Asisten III Setda Pemprov Sumsel Ahmad Najib. Setelah mendapat sambutan, massa melanjutkan diri menyerahkan tembusan tuntutan ke Pemkot Palembang.(*)