Politikus PDI Perjuangan: Kebijakan Investasi Tak Ramah Bagi Warga Bali
Ketika investasi banyak masuk ke Bali, justru ada warga Bali memilih transmigrasi. Apakah kebijakan investasi yang ada harus meminggirkan warga Bali?
Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Investasi di Bali tak sepadan dengan pertumbuhan ekonomi, terbaru 40 warga Nusa Penida, Klungkung, mendaftar program Transmigrasi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Damantra, menilai banyak warga miskin Bali ikut program transmigrasi bukti ketidakramahan kebijakan investasi untuk Bali. Ini ironis. Selagi warga Bali cari hidup di luar, justru orang luar cari hidup di Bali.
"Kondisi seperti ini merupakan fenomena menarik, khususnya terkait pesatnya laju pertumbuhan yang diikuti oleh derasnya laju pertumbuhan transmigrasi. Intinya, kebijakan investasi tidak prorakyat Bali," kata Damantra kepada Tribun Bali, Jumat (18/3/2016).
Persoalan mendasar dalam transmigrasi adalah mencari format pembangunan atau investasi yang memberikan keberpihakan pada masyarakat Bali.
Tapi pada akhirnya, investasi itu akan berguna untuk mengatasi hancurnya daya saing orang Bali yang telah berlangsung secara sistemik ini.
"Apapun pembenaran transmigrasi yang mengatakan upaya rakyat untuk mencari tanah pertanian baru tidak dapat dilakukan," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Fenomena ini mengesankan seolah-olah transmigrasi merupakan upaya pemerintah menyiapkan lahan pertanian baru bagi rakyatnya yang telah kehilangan lahan itu.
Faktanya, alih fungsi lahan terjadi akibat konsekuensi kebijakan investasi pemerintah sendiri, yang sejatinya menyerap lahan pertanian mereka selama ini kepentingan investor.
"Alih fungsi lahan pertanian itu merupakan konsekuensi dari pembangunan. Tapi, alih fungsi lahan yang mereka lakukan seharusnya tidak meminggirkan rakyatnya," beber Damantra.
