TRIBUNNEWS.COM - Sesuai kebijakan Bupati Malinau Yansen Tipa Padan menghentikan program KB, Kepala Dinas Kesehatan Malinau dr John Felix Rundupadang menyatakan, Dinkes tidak lagi mendistribusikan alat KB kepada masyarakat sejak 2012.

Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya order alat KB oleh Dinkes Malinau.

"Ini sudah merupakan kebijkan Bupati yang harus kita kawal. Jadi kita tidak mendistribusikan alat KB lagi."

"Alat-alat KB yang didapat oleh masyarakat, kebanyakan berasal dari penjual yang berkeliling ke rumah-rumah."

Saat ini pun kita sedang melakukan pemantauan di lapangan untuk mengetahui hal tersebut," ujarnya.

Menyikapi hal ini pula, John mengungkapkan trend kelahiran dan kematian bayi di Malinau.

Pada 2011 dari 1.613 kelahiran hidup, 23 bayi meninggal dunia. Kemudian, pada 2012 dari 1.434 kelahiran, 45 bayi meninggal.

Selanjutnya, 2013, dari 1.291 kelahiran, 19 bayi meninggal. Tahun 2014 dari 1.421 kelahiran, 40 bayi meninggal.

"Terakhir 2015, dari 1.321 kelahiran, 25 bayi meninggal dunia. Jadi, ada turun naik setiap tahunnya. Kematian bayi paling besar terjadi pada 2012 lalu."

"Kalau mau bicara program KB, di Malinau dapat dikatakan sukses. Hanya 16 bayi per seribu. "

"Sedangkan, ketentuan negara sesuai dengan jumlah penduduk, seharusnya kelahiran di Malinau 19 bayi per seribu orang," pungkasnya.

16 kecamatan di Malinau, kata John, masing-masing telah memiliki puskesmas. Namun, ada dua puskesmas tidak menangani kelahiran, yakni Puskesmas Sesua di Kecamatan Malinau Barat, dan Puskesmas Long Sule di Kecamatan Kayan Hilir.

Sesuai data yang dihimpun Dinkes Malinau, angka kelahiran di Malinau saat ini 1,4 per seribu. Sedangkan, angka kelahiran yang ditetapkan pemerintah 2,3 per seribu.

Artinya, angka kelahiran di Malinau tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. (ink)