Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pangdam I/Bukit Barisan Minta Perubahan Pola Penanganan Karhutla

Ditambahkan Pangdam, dengan susunan organisasi yang jelas hinga ke akar rumput, maka semua akan jelas dan nampak.

Penulis: Budi Rahmat
Editor: Wahid Nurdin
zoom-in Pangdam I/Bukit Barisan Minta Perubahan Pola Penanganan Karhutla
TRIBUN PEKANBARU/BUDI RAHMAT
Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen Lodewyk Pusung memimpin rapat pemaparan penanganan karlahut dimasing-masing Dan Satgas Kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Budi Rahmat

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU  -  Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen Lodewyk Pusung meminta perubahan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Pola tersebut bukan lagi pada upaya memadamkan api namun lebih kepada pencegahan.

Perubahan pola penanganan tersebut menurut Pangdam disejalankan dengan pemaksimalan struktur organisasi operasi terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

"Main set nya harus dirobah. Jangan memadamkan tapi mencegah. Jadi ketika ada titik api dihajar. Terus seperti itu. Jadi kita sudah siaga sebelum kebakaran menjadi besar, " terang Pangdam disela-sela pemaparan konsep penanganan karlahut di masing-masing Dan Satgas Karlahut Kabupaten/Kota di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (24/3/2016).

Dalam penjelasannya Pangdam meminta pembentukan struktur satgas terpadu harus sampai ke sub sektor yang nantinya akan akan mengkoordinir hingga ke masyarakat.

"Harus sampai mengkoordinir hingga ke Kecamatan. Jadi semua jelas dan tersusun. Semua harus bisa dievaluasi karena itu jelas siapa nama-nama yang bertugas hingga ke Babinsa dan Babinkamtibmas seterusnya ke masyarakat, " terang Pangdam.

Berita Rekomendasi

Ditambahkan Pangdam, dengan susunan organisasi yang jelas hinga ke akar rumput, maka semua akan jelas dan nampak.

"Jika sudah terususun dengan baik dan jelas, semua kan nampak dan jelas. Semut pun akan nampak, "ujarnya.

Dengan tersusun dan terencananya susunan struktur tersebut menurut Pangdam akan memudahkan untuk pemanfaatan anggaran.

"Semua harus jelas. Jangan sembarangan. Harus benar-benar diatur. Jangan nanti kita sudah capek-capek, malah ditangkap KPK," ujarnya. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas