Laporan Wartawan Tribun Medan, Abul Muamar

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN  -  Kabar bahwa PT Kawasan Industri Medan (KIM) Persero di ambang kolaps karena penyusutan lahan langsung mendapat respons dari para anggota DPRD Sumatera Utara.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Toni Toga Torop menduga ada yang tidak beres di dalam internal PT KIM hingga menyebabkan lahan PT KIM menyusut.

"Tadi saya dengat bapak dirut bilang PT KIM di ujung tanduk. Ini ada apa ini sebenarnya? Berarti ada kejahatan di dalam itu. Apakah karena KIM itu diberi uang, sehingga lahan-lahan itu terjual. Berarti ada orang jahat di dalam itu," ujar Toni kepada Dirut PT KIM Ruli Adi, dalam rapat kerja PT Kawasan Industri Medan (KIM) Persero bersama Komisi D DPRD Sumatera Utara, Kamis (24/3/2016).

Toni mengkhawatirkan nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dengan bekerja di PT KIM.

Seperti diketahui, jumlah pekerja di PT KIM mencapai 50 ribu orang.

"Mereka punya keluarga, punya sanak-saudara, anak bini. Ini harus dipikirkan serius ini. Apa langkah yang mau diambil oleh KIM," katanya.

Anggota Komisi D lainnya, Mustofawiyah, menilai janggal bahwa PT KIM akan kolaps.

"Saya akuntan. Saya lihat di neraca (keuangan) ini masih bisa bayar penyusutan. Dalam perusahaan, kalau masih bisa membayar penysutan, gak ada istilah kolaps," katanya.

Selain itu, kata Mustofawiyah, kejanggalan lainnya disebabkan ada beberapa item dalam neraca keuangan PT KIM yang tidak tertagih, seperti pendapatan bagi hasil KSO lahan, beban pokok bagi hasil KSO, dan pendapatan tanda pas masuk.

"Ini semua nihil. Ini siapa yang ngambil semua ini? Preman? Ini penting karena ini bagian dari retribusi. Karena ini kawasan yang menghubungkan Medan dengan Deliserdang. Harusnya retribusinya masuk ke provinsi. Kemudian pendapatan titi kemas, reklame juga nihil. Masa' KIM membiarkan ini? Atau jangan-jangan ini masuk ke kantong pribadi di lapangan? Salah bapak kenapa bapak siapkan ini. Jadi terbaca saya. Sementara saya ahlinya," kata Mustofawiyah.

Mustofawiyah berharap Dirut PT KIM Ruli Adi tidak mengumbang kabar bahwa PT KIM akan kolaps.

"Jangan gitu donk Pak. DPRD ini bukan hanya mementingkan untung ruginya perusahaan bapak. Kami harus memikirkan juga nasib karyawan yang 50 ribu orang itu. Ke mana nanti karyawan yang 50 ribu orang itu? Jangan dimunculkan isu kolaps ini, Pak Dirut. Malu kita nanti. Ini banyak wartawan ini. Nanti dibilang, pekerjaan orang di KIM nonsense. Kami tidak ingin pengangguran bertambah," ujarnya.

Sebelumnya, Ruli Adi menyebut keadaan PT KIM diambang kolaps karena penyusutan lahan yang terjadi secara berangsur.

Ia katakan, rata-rata penjualan lahan yang dilakukan PT KIM hingga tahun 2014 adalah 17 hektare per tahun. Penjualan lahan dilakukan agar PT KIM tetap memperoleh laba.

"Pada saat kami datang kemari sebagai direksi, lahan KIM yang asli milik KIM cuma tinggal 30 hektare. Makanya kalau kami cuma bekerja biasa-biasa saja, mungkin lahan KIM sudah habis. Mungkin bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir KIM beroperasi," ujar Ruli.(*)