TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN  -  Uang tunjangan untuk anggota DPRD Kabupaten Nunukan sudah empat bulan belum dibayarkan.

Ketua DPRD H Danni Iskandar mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan ini disebabkan karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan 2016.

''Kalau gaji baru dibayar. Sudah gaji kemarin dibayarkan. Tunjangan belum. Ini kan defisit kita,'' katanya, Rabu (30/3/2016).

Danni mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan ini murni karena defisit anggaran.

Tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan transisi pemerintahan dari Bupati Nunukan, Basri kepada Asmin Laura Hafid yang akan dilantik Juni mendatang.

"Tidak ada itu. Memang defisit saja anggaran kita,'' katanya.

Dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan administrasi yang menghabiskan waktu cukup panjang di meja birokrasi.

Namun disayangkan, pihak eksekutif tidak memberikan penjelasan soal itu kepada para anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

''Saya sudah panggil Sekda kemarin. Memang sudah ada plot anggaran sendiri tetapi dana kan masih defisit. Kami sudah bicarakan juga sama Sekda. Mungkin paling lambat Kamis minggu depan bisa cair,'' ujarnya.

Soal dana yang belum dibayarkan itu, Danni menyebutkan untuk tunjangan perumahan sebesar Rp 9,5 juta perbulan. "Kalau empat bulan sebesar Rp 38 juta per anggota," ujarnya.

Tak hanya terhadap tunjangan DPRD Kabupaten Nunukan, defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berpengaruh pada kegiatan pemerintah.

Misalnya saja harus dilakukan pemangkasan biaya konsumsi kantor. Bahkan saat ini tender proyek fisik harus ditunda.

Terkait defisit anggaran dimaksud, Danni mendorong agar Pemerintah Kabupaten Nunukan meningkatkan pendapatan asli daerah. Caranya dengan berbagai program inovasi di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

''Tinggal bagaimana nanti SKPD mematok semua, termasuk pendapatan dari pajak,'' ujarnya.

Danni berharap, Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak berutang untuk menutupi defisit anggaran.

"Berutang justru akan semakin memberatkan pemerintah daerah, karena nantinya Pemda harus berfikir dua hal. Antara membayar utang demi menutupi defisit dan bagaimana mencegah defisit kembali terjadi," ujarnya. (tribun kaltim/noe)