Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kayong Utara, Waliman, mengatakan, dirinya juga sudah mengetahui kasus tersebut.

Bahkan kata dia kasusnya sudah lama.

Namun, lanjut dia, untuk saat ini pihaknya masih menunggu.

JIka ada hasil rapat dari masyarakat maka akan segera ditindak lanjuti.

“Jadi intinya seperti ini kalau ada BPD rapat untuk menyikapi kasus ini dan dipermasalahkan di BPMPD, nanti kami baru menindaklanjuti,” jelasnya saat dihubungi wartawan melalui selulernya.

Saat dihubungi Waliman berada di Pontianak.

Sementara itu ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) cabang Kayong Utara, Usman Thalib, mengaku belum tahu secara jelas kasus ini.

Namun demikian sebagai aparat desa dirinya sangat menyayangkan adanya kasus tersebut.

Kata dia asosiasi tidak membenarkan adanya kasus seperti ini.

“Ini bisa menjadi peringatan buat kades-kades lain, jangan sampai melakukan hal seperti ini, karena bisa memalukan nama kepala desa,” jelasnya.

Menurut informasi, kades bersangkutan juga sudah didesak mundur oleh masyarakat, akan tetapi dalam kasus lain, yakni kasus dugaan ADD.

Terkait hal ini dia juga mengatakan, persoalan ADD ini harus dipertanggung jawabkan dan kades tidak dibenarkan melakukan penyimpangan.

“Apdesi tidak menyentuh sampai hal yang pribadi,” jelasnya. 

HP Hilang