Karena itulah, Kabupaten Aceh Barat dinobatkan sebagai jauara I Pangripta Nusantara, yakni penghargaan bagi kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik.

"Padahal tahun 2014 kita nomor III dan tahun 2015 langsung nomor I. Kuncinya adalah pelibatan masyarakat desa secara aktif dan berdaya. Semua mudah kalau desa yang bergerak aktif," jelasnya.

"Kita di kabupaten monitor programnya dan terus berkesinambungan. Nah, dalam penggunaan dana desa ini, kita benar-benar memakai acuan Peraturan Menteri Desa. Termasuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa yang padat karya," jelasnya.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat desa di Aceh Barat tidak terjadi begitu saja.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberi rangsangan, salah satunya dengan menggelar anugerah Daud Dariah.
Yakni sebuah penghargaan yang diberikan kepada desa yang mampu membuat perencanaan program terbaik, kemudian melaksanakannya dengan benar, dan program itu memberi nilai tambah terhadap ekonomi masyarakatnya.

"Tiap tahun ini kita adakan. Dan masyarakat berpartisipasi. Makanya saya meyakinkan bahwa masyarakat desa kita mampu kok. Jangan curiga apalagi skeptis terhadap kemampuan masyarakat desa. Apalagi curiga. Jangan begitu," tegasnya.

Apa yang dilakukan desa-desa di Aceh Barat ini memang sesuai dengan arahan Menteri Desa Marwan Jafar yang meminta dana desa segera digunakan untuk pembangunan desa yang padat karya.

Prioritas pembangunan dengan Dana Desa adalah untuk infrastruktur desa yang langsung dijalankan masyarakat tanpa memakai pihak ketiga.

Bahan baku pembangunan diambil dari desa dan pekerjanya pun dari masyarakat desa.

"Kita semua pakai komponen desa. Tidak pakai pihak ketiga tapi langsung masyarakat. Makanya ini yang saya katakan tadi, perencanaan dari bawah. Kedaulatan desa ada di sini. Saya sangat ingat kata-kata Pak Menteri Marwan, bahwa kalau mau Indonesia kuat maka kuatkanlah desa. Ini benar sekali karena program Dana Desa ini kongkrit benar untuk menguatkan desa," tandasnya.