TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Ratusan massa aksi perkumpulan pedagang dan penjahit pasar tanah pilih (P4TP) menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Gubernur Jambi, Selasa (19/4).

Kedatangan massa pedagang ini untuk mengadukan ketidakpastian nasib mereka di lokasi istana anak yang dalam waktu dekat akan disulap menjadi areal parkir berlantai enam.

Iwan, Salah seorang pedagang yang ikut dalam aksi unjukrasa tersebut mengatakan, rencana pemerintah merobohkan instana anak dianggap sebelah pihak.

Bahkan sejauh ini tak ada sosialisasi terkait rencana tersebut. Padahal ia sudah puluhan tahun berdagang di sana.

"Kami dapat informasinya baru beberapa bulan kemarin, katanya istana anak mau dirobohkan mau di bangun jadi tempat parkir enam lantai,"kata Iwan.

Yang lebih mengejutkan lagi, baru-baru ini pemerintah kota mengeluarkan imbauan untuk pedagang agar mengosongkan lokasi dengan batascpaling lambat 31 mei 2016.

"Selama ini kami bayar kok, sekarang disuruh kosongkan. Kami mau dikemanakan, sudah dari bapak saya dulu keluarga kami jualan disana, kok tiba-tiba digusur, mau direkolaksi tapi lokasinya mana belum jelas,"katanya.

Dalam aksi unjukrasa di depan kantro gubernur provinsi Jambi, massa pedagang berharap pemerintah provinsi Jambi bisa mengabil kebijakan terkait rencana tersebut.

Dalam tuntutannya, massa menyatakan siap direlokasi namun lokasi yang disediakan tak jauh dari tempat semula.

Massa juga mendesak jika memang ada rencana relokasi maka pemerintah harus merangkul semua pedagang sari lokasi yang digusur. Sehingga, tak ada yang menjadi korban.

"Selama belum ada lokasi yang layak, kami akan tetap bertahan sampai ada kesepakatan dari pemerintah kota,"teriak Fikri Riza, Korlap Aksi.

Dalam orasinya massa mendesak gubernur untuk menpertanyakan terkait rencana pemerintah kota Jambi.

Para pedagang menilai, kebijakan pemerintah kota terkesan memaksakan untuk membangun arelal parkir tanpa adanya persetujuan DPRD Kota Jambi.

Disampaikan Fikri Riza, aksi unjukrasa ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya para pedagang meminta dukungan kepada pihak DPRD Provinsi Jambi.