KASBI Sumsel: Pemerintah Gagal Sejahterakan Rakyat
Mereka juga menuntut untuk menurunkan pemerintah yang pro modal.
Penulis: Budi Rahmat
Editor: Wahid Nurdin
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Slamet Teguh Rahayu
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2016, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengadakan aksi damai dan pernyataan sikap yang dipusatkan di tiga tempat di kota Palembang, yakni Simpang Pasar Cinde, Simpang Lima kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (1/5/2016).
Menurut Ketua Koordinator Wilayah KASBI Sumsel, Suyono mengatakan, dalam aksinya kali ini KASBI mengangkat tema besar, jika menurut mereka pemerintah telah gagal untuk mensejahterakan rakyat.
Mereka juga menuntut untuk menurunkan pemerintah yang pro modal, membangun kekuatan rakyat yang tertindas, membentuk dewan rakyat nasional, serta merebut kesejahteraan bagi rakyat.
"Ini adalah aksi kita dalam memperingati sejarah lahirnya hari buruh. Awalnya kita memang mau mengadakan long march. Namun karena ini hari libur, dan mengingat kondisi di kota Palembang yang sedang dalam pembangunan, jadi kita adakan aksi di tiga tempat ini, mengingat efektifitasnya," ujar Suyono dibincangi Tribunsumsel di sela-sela aksi tersebut.
"Kita juga tidak mau mengganggu perjalanan masyarakat yang tengah menikmati masa liburnya. Namun, jika ini merupakan hari kerja, kita tetap akan adakan longmarch," tambahnya.
Suyonopun mengatakan, setelah menyampaikan aspirasinya dalam memperingati hari buruh sedunia, mereka akan menunggu reaksi dari pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka, KASBI akan menyurati para perusahaan dan pemerintah, dan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.
"Dalam aksi ini juga, kami menutut janji pemerintah yang mana mereka berjanji pada tahun 2015 silam akan menerapkan sistem UMK (Upah Minimum Kabupaten atau Kota), namun sampai sekarang juga belum terealisasi. Hanya beberapa kabupaten atau kota saja yang memiliki UMK. Kalau gajinya, UMK itu yang pasti harus lebih besar dari UMP," terangnya.
Menurut Suyono, sebagai provinsi yang besar, Pemerintah Sumsel belum dapat mensejahterakan para pekerja. Menurut Suyono, dulu Sumsel pernah menjadi yang tertinggi dalam menggaji pekerjanya. Namun sekarang, gaji pekerja Sumsel sudah kalah tinggi dibanding dengan daerah-daerah baru.
"Tapi sekarang, gaji pekerja di Sumsel ini kalah dengan daerah lain, padahal di Sumsel ini memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar, namun pekerjanya masih jauh dari kata sejahtera," terangnya.(*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.