Laporan wartawan Tribun Jogja, Hari Susmayanti

TRIBUNNEWS.COM, GUNUNGKIDUL - Gunungkidul terkenal dengan beragam destinasi wisata alamnya yang menawan. 

Jumlah tingkat kunjungan wisatawan ke kabupaten inipun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Namun di balik keindahan Gunungkidul ternyata masih banyak warga setempat yang tinggal di rumah tak layak huni. 

Sedikitnya terdapat lebih dari 25 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul diminta segera melaksanakan upaya pembenahan terhadap RTLH sehingga menjadi hunian yang laik bagi masyarakat.

Bupati Gunungkidul, Badingah, mengatakan, pihaknya terus mengupayakan untuk megurangi dan menghapuskan jumlah RTLH yang ada di Gunungkidul.

Salah satunya dengan menggalang dana baik dari Pemerintah Pusat, donator, Baznas, sampai CSR.

"Ini menjadi keprihatinan kita semua, RTLH harus segera kita atasi demi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul," kata Badingah, Jumat (20/5/2016).

Lanjut Badingah, pihaknya belum bisa membidik target kapan masalah RTLH ini dapat segera diatasi. Namun melalui mekanisme bantuan dari berbagai pihak dapat mengurangi jumlah RTLH yang ada saat ini.

"Sedikit demi sedikit kita selesaikan, bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan karena sangat membantu mengurangi jumlah rumah tak layak huni," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Gunungkidul, Bambang Sukemi, menuturkan, pihaknya sedikit demi sedikit mulai mengentaskan permasalahan RTLH, seperti yang ada di Kecamatan Patuk, Ngawen, serta Playen.

Sebanyak 15 rumah, telah berhasil dipugar. Hal ini bukan hanya dari pihak pemerintah namun juga bantuan dari berbagai pihak, seperti Baznas.

"Kami terus berupaya untuk mengurangi rumah tidak layak huni di Gunungkidul," imbuhnya.

Terpisah, di lapangan masih terdapat RTLH yang belum tercover pemerintah. Seperti yang dikeluhkan Kepala desa Beji, Edi Sutrisno. Pihaknya mengatakan masih terdapat 25 rumah di wilayahnya yang tergolong RTLH.

Pihaknya mengakui telah mengusulkan kepada pemerintah, namun belum juga ada tindakan.

Akhirnya masyarakat terpaksa bertahan di rumahnya yang masih tidak layak huni.

"Sudah ada beberapa yang diusulkan, namun belum semua mendapatkan bantuan," katanya. (*)