Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dewan Minta Perbaikan Jalan Negara Rampung Sebelum Arus Mudik

Wakil rakyat juga mendesak agar perbaikan jalan ini bersifat permanen bukan sekadar darurat atau tambal sulam saja.

Penulis: Welly Hadinata
Editor: Wahid Nurdin
zoom-in Dewan Minta Perbaikan Jalan Negara Rampung Sebelum Arus Mudik
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
ILUSTRASI - Pekerja melakukan pengaspalanl Jalan di desa Pusaka Jaya Subang Jawa Barat jalan sepanjang satu kilometer, Minggu (29/7/2012). Perbaikan jalan di jalur pantai utara (Pantura) ditargetkan selesai H-10, jika tidak selesai dapat mengakibatkan kemacetan pada saat mudik nanti. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Welly Hadinata

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Komisi IV DPRD Sumsel meminta pemerintah untuk segera memperbaiki jalan negara rusak dan berlubang sebelum arus musik lebaran tahun 2016.

Wakil rakyat juga mendesak agar perbaikan jalan ini bersifat permanen bukan sekadar darurat atau tambal sulam saja.

"Kami sudah mendatangi ke Kemen PU, mendesak terutama menyangkut jalan negara ditanggulangi di Sumsel, terlebih memasuki hari lebaran. Kami juga minta untuk membenahi secara permanen, jangan terkesan darurat karena lebaran," ungkap anggota Komisi IV DPRD Sumsel, Eddy Rianto SH MH, Selasa (7/6/2016).

Eddy yang juga Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Sumsel menyebutkan, beberapa jalan rusak yang harus menjadi prioritas menjelang arus mudik di antaranya, jalur lintas tengah mulai dari Lahat-Tebing, hingga Bengkulu.

Kemudian Jalintim, OKI (Lubuk Siberuk) sampai Lampung dan dari arah Jambi menuju Palembang.

"Kami sampaikan perhatian. Karena provinsi ini kaya tapi jangan sampai tidak ada perhatian, kalau di Jawa lubang kecil saja sudah ramai di televisi," kata Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumsel.

Berita Rekomendasi

Ia mengingatkan Satker dalam bekerja juga harus membuat rambu-rambu agar tidak terjadi hal yang diinginkan.
Apabila terjadi kecelakaan akibat perbaikan sementara tidak ada peringatan di perjalanan, maka warga boleh menuntut.

"Yang jelas sudah kita sampaikan dan kita akan ikut mengawasinya. Mungkin akan ada survei ke lapangan, tapi itu menunggu pimpinan," pungkasnya.(*)

Sumber: Sriwijaya Post
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas